BALI RUMAH KEDUA: Dua orang turis mancanegara menjalani pemeriksaan oleh pihak berwajib.
DENPASAR, Balipolitika.com- Kebijakan yang tidak bijak. Demikian I Gede Pasek Suardika menilai statement Gubernur Bali Wayan Koster yang dilontarkan di Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali, Minggu, 12 Maret 2023 soal larangan wisatawan asing menyewa atau meminjam sepeda motor di Pulau Dewata.
Politisi 53 tahun kelahiran 21 Juli 1969 yang tercatat pernah menjadi kader Partai Demokrat dan Partai Hanura sebelum menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara itu menilai statement Koster merupakan sebuah kegamangan, kegugupan dan kegagapan.
Hal itu tampak dari cara pemangku kebijakan dalam merespons kasus wisatawan asing yang banyak ikut berbisnis di Bali termasuk jasa sewa motor hingga bisnis pengusaha lokal tersaingi sekaligus kalah bersaing.
“Lho kok kemudian ada larangan wisatawan asing naik motor? Aturannya kan dilarang bisnis sewa motor karena melanggar visa berlibur dan izin tinggal. Aturan internasional selama memenuhi syarat bisa mengendarai motor,” ucap GPS- sapaan beken I Gede Pasek Suardika.
Imbuhnya, tujuan utama akibat keriuhan ini agar pebisnis lokal tidak gulung tikar karena persaingan dengan warga asing.
“Kok malah kebijakannya gulung total bisnis warga lokal yang bergerak di rental motor? Beginilah kalau mau gampangnya buat keputusan tanpa mau susah menata dan membangun kesadaran di kalangan wisatawan. Kok akhirnya usaha warga lokal juga dimatikan?” tanya GPS.
Data BPS ungkap GPS menyatakan kalau kemiskinan di Bali meningkat belakangan ini dan jika kebijakan melarang naik motor juga diberlakukan maka usaha warga lokal di bidang rental motor sehingga akan menambah angka tersebut.
“Seharusnya kebijakan larangan berusaha orang asing yang dilarang. Bukan usaha rental motor untuk wisatawan yang dimatikan. Logikanya bule bisnis rental motor. Kebijakannya bule dilarang sewa motor sehingga bisnis rental motor warga lokal ikut bangkrut. Bule bisnis laundry, kebijakannya bule dilarang laundry alias cuci pakaian sendiri dan bisnis laundry warga lokal yang layani bule ikut goncang
Bule bisnis villa, kebijakannya: bule dilarang menginap di villa dan bisnis villa orang lokal ikut terhempas
Bule bisnis katering, kebijakannya: bule dilarang beli katering dan bisnis katering warga lokal yang melayani Bule ikut terganggu
Itu jika mengikuti logika kebijakan yang bari ditangani soal rental motor milik bule
“Hmmm susah dikit jalankan jenis kebijakan lebih baik daripada mematikan usaha rental motor warga lokal hanya karena dipicu ada orang asing berbisnis rental motor di Bali. Mereka usaha rental kan karena ada oknum yang membiarkannya selama ini. Duh…!” tutup GPS. (bp)
