Politik

Dana-Dipa Dinilai Rendahkan Moralitas Presiden Jokowi

KARANGASEM, BaliPolitika.Com- Debat Kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Karangasem, Sabtu (24/10/2020) malam menjadi ajang untuk menilai. Tak hanya menyimak visi-misi antara paslon nomor urut 1 I Gede Dana- I Wayan Artha Dipa (Dana-Dipa) dan paslon nomor urut 2, I Gusti Ayu Mas Sumatri- I Made Sukarena (Massker), masyarakat pun ikut berkomentar. Salah satu adalah hilangnya harapan masyarakat mendapatkan 1.500 sambungan pipa air bersih gratis dari pemerintah pusat karena tidak dibahas oleh DPRD Karangasem di bawah kepemimpinan Gede Dana.

Hal lain yang mencuri perhatian adalah statement pamungkas Dana-Dipa. Paslon yang diusung PDI Perjuangan dan Hanura itu dinilai merendahkan moralitas Presiden Jokowi lantaran mengatakan dengan satu jalur dari tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat maka bantuan akan mudah didapat. Pandangan yang menjurus pada politik identitas atau golongan itu dikritisi seorang konsultan bisnis online perdagangan berjangka yang konsisten memperhatikan pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya Bali, I Wayan Gelis Ardika.

“Statement penutup dari paslon nomor urut satu yang membanggakan satu jalur sebenarnya sangat merendahkan moralitas seorang Presiden Jokowi. Jokowi seolah-olah hanya peduli dengan masyarakat yang mendukung PDI Perjuangan. Jokowi dinilai hanya menganggarkan bantuan kepada yang separtai atau segolongan. Apabila pola pikir seperti ini terus ditanamkan, maka rakyat Karangasem akan terkotak-kotak. Setahu saya, Jokowi adalah milik semua partai politik. Oleh karena itu, Beliau kerap mengenakan baju warna netral, yakni putih. Jokowi juga dimenangkan di periode pertama dan kedua karena kerja sama parpol dan rakyat,” ucapnya.

Gelis Ardika menambahkan poin penting lain yang menarik dalam acara debat sesi perdana adalah 1.500 sambungan air bersih untuk masyarakat kecil yang batal didapatkan hanya karena tidak dibahas oleh DPR. Dirinya menyebut keberhasilan Mas Sumatri melakukan lobi dengan pemerintah pusat mematahkan teori bahwa harus satu jalur dulu baru dibantu. Gelis justru menyangyangkan oknum yang berkoar-koar mengaku bekerja demi rakyat dan satu jalur justru iklas bantuan dari pemerintah pusat hangus dengan dalih takut melanggar peraturan. Padahal, Presiden Jokowi sendiri sering mendorong kepala daerah agar bekerja cepat demi kepentingan masyarakat.

“Dana hibah dari pusat yang didapat Mas Sumatri sekaligus mematahkan teori SATU JALUR baru dapat anggaran. Terbukti Karangasem dapat dana hibah dari pusat tanpa harus satu jalur. Sayangnya, tidak dibahas oleh pimpinan DPRD. Jadi persoalan di Karangasem bukan masalah akses dana pusat atau harus satu jalur, tapi lebih pada masalah politik dan penganggaran di DPR,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Gelis mengapresiasi langkah Massker membangun koalisi besar di DPRD Karangasem dengan asumsi upaya itu akan memungkinkan bantuan kepada rakyat tidak bernasib naas seperti 1.500 sambungan air bersih. “Jadi langgkah tepat buat Massker membangun koalisi besar di DPRD Karangasem untuk menganggarkan sesuai kebutuhan masyarakat. “Langkah digitalisasi pemungutan retribusi juga sangat tepat dan saya optimis mampu memperkecil kebocoran pendapatan,” tutupnya. (bp)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker