BERGANTUNG PARIWISATA: Kondisi objek pariwisata di wilayah kabupaten Badung yang sepi karena terjangan pandemi Covid-19.
MANGUPURA, BaliPolitika.Com- Komisi III DPRD Badung menggelar rapat kerja (raker) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Badung, Kamis (21/10/2021). Ketua Komisi I Putu Alit Yandinata memimpin raker tersebut didampingi Wakil Ketua Nyoman Satria dan dihadiri sejumlah anggota komisi, yakni Wayan Sandra, Made Yudana, Made Suryananda Pramana, Nyoman Graha Wicaksana, dan Komang Tri Ani.
Alit Yandinata mengatakan raker bertujuan menyatukan misi antara legislatif dan eksekutif dari sisi potensi pajak dan retribusi di tahun 2022. Alit Yandinata mengungkapkan dibukanya pariwisata berdampak pada pergerakan pendapatan melalui pajak hotel dan restoran (PHR).
“Kita diskusi dengan Bapenda dan Bappeda adanya pergerakan-pergerakan setelah dibukanya pariwisata. Dari sisi pergerakan pesawat saja yang dari awalnya 50 sekarang sudah di atas 100,” ujarnya usai rapat.
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di wilayah Abiansemal, Mengwi dan Petang yang hingga kini belum dilakukan penyelarasan juga disorot. Belum dilakukan penyelarasan ini berimbas pada anggaran konsultan yang otomatis naik.
“Sebelumnya, belum ada penyelarasan lantaran tertunda oleh anggaran. Agar tidak lost pendapatan. Jika tidak ada penyelarasan ini akan sangat tinggi NJOPnya, kasian masyarakat. Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan itu kan sudah,” jelasnya.
Politisi asal Abiansemal Dauh Yeh Cani itu pun mengaku optimis dengan dibukanya pariwisata RAPBD tahun 2022 yang dirancang RP 2,9 triliun lebih akan tercapai. “APBD itu bukan tujuan namun bagian dari instrumen, bagaimana agar kebahagiaan itu lahir melalui instrumen tersebut untuk masyarakat. Yang terjadi saat ini tentu kita tidak bisa bilang apa-apa. Tetapi parameternya jelas dengan dibukanya pariwisata, sehingga geliat itu kembali bisa kita lihat di bulan-bulan berikutnya. Astungkara di 2022 Covid-19 clear kita bisa bangkit kembali,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, pendapatan daerah Badung tahun 2022 dirancang sebesar Rp 2,9 triliun lebih, belanja daerah dirancang sebesar Rp 2,9 triliun lebih, pendapatan asli daerah dirancang Rp 1,9 triliun, pendapatan transfer dirancang Rp 888 miliar lebih dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 80 miliar lebih. (bp)
