AMLAPURA, BaliPolitika.Com- Sempat ditunda hingga diwarnai isu pemboikotan, rapat paripurna penyampaian rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026 akhirnya digelar Selasa (27/4/2021). Rancangan awal diterima Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika dari Bupati Karangasem I Gede Dana. Menariknya, terungkap bahwa rapat sebelumnya tak menemui sepakat karena banyak anggota dewan yang sibuk lantaran hari purnama.
Dalam pengantarnya, Gede Dana menyampaikan rancangan awal RPJMD semesta berencana Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026 nantinya akan dijadikan Peraturan Daerah (Perda) akan melalui proses yang cukup panjang. Setelah diserahkan kemudian dibahas dan disepakati bersama, akan dikonsultasikan ke Gubernur Bali yang kemudian akan dibahas kembali bersama DPRD.
“Rancangan awal RPJMD merupakan penjabaran visi misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah,” ucap bupati di hadapan anggota DPRD Karangasem.
Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika mengatakan diterimanya rancangan awal ini sekaligus meluruskan isu yang berkembang bahwa ada pemboikotan. Hal itu tidak terbukti. Ia pun mengatakan, rencana rapat paripurna pada Senin memang banyak anggota yang tidak bisa hadir karena terbentur hari raya purnama. “Hari ini kuorum kok. Kemarin memang tidak bisa karena bertepatan purnama. Anggota banyak yang izin. Ada juga yang sakit,” ujar Suastika.
Suastika juga mengatakan selain menerima rancangan awal RPJMD dari bupati, pada hari yang sama juga digelar rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi. “Untuk penajamannya nanti setelah rancangan itu dalam bentuk draf ranperda,kalau sekarang masih dalam rancangan awal. Habis ini konsultasi dulu ke gubernur, baru kita bahas lagi secara mendalam,” imbuhnya.
Hal serupa juga disampaikan I Nyoman Sumadi, Ketua Fraksi Golkar. Dirinya menegaskan tidak ada istilah Fraksi Golkar melakukan pemboikotan. Hanya saja ,secara kebetulan paripurna bertepatan dengan hari purnama sehingga banyak yang melakukan persembahyangan. “Buat apa melakukan pemboikotan. Itu baru rancangan awal, detailnya nanti setelah selesai konsultasi di gubernur,” ujar Sumadi. (bp)
