MANGUPURA, BaliPolitika.Com- Plh. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memimpin Rapat Evaluasi MCP (Monitoring Center of Prevention) di Ruang Rapat Kriya Gosana, Selasa (23/2/2021). Ia didampingi perwakilan Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI Ramdhani. Monitoring dan evaluasi serta koordinasi program pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Badung itu dihadiri Inspektur Ni Luh Suryaniti, Kadis PMPTSP Badung I Made Agus Aryawan, Kepala Bappeda Badung I Made Wira Dharmajaya. Hasil monev KPK menunjukan MCP Pemerintah Kabupaten Badung mencapai progress sebesar 90,58 %.
Ramdhani memaparkan capaian itu mengacu 8 indikator. Mulai dari Perencanaan dan Penganggaran APBD Pemda Badung mencapai 96,8 %, Pengadaan Barang dan Jasa mencapai 93,19 %, APIP mencapai 93,9 %, Manajemen ASN mencapai 90 %, Optimalisasi Pajak Daerah mencapai 51,31 %, Manajemen Aset Daerah mencapai 93,7 %. “Yang luar biasa adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tata Kelola Dana Desa masing-masing mencapai 100 %. Hasil ini menunjukan bahwa Pemda Badung telah mencapai progress sebesar 90,58 % yang termasuk di atas rata-rata,” ucapnya.
Adi Arnawa dalam sambutannya mengatakan progress 90,58 % merupakan hal luar biasa. “Terkait dengan APIP sudah berjalan di Pemerintah Kabupaten dan kedepannya kita akan mendorong dari segi kapasitas SDM,” ujarnya sembari mengatakan pihaknya terus melakukan pembenahan dan transparansi. “Kita dorong dengan sistem yang sedang kami bangun dengan jelas terutama terkait dengan manajemen dan karir ASN,” tegasnya.
Terkait manajemen aset, Adi Arnawa menyebut sistem akan ditingkatkan agar ada sinkronisasi antara perencanaan dan aset. Terkait tata kelola dana desa di masa pandemi diharapkan stimulus dari pusat seperti DAU dan dana desa. “Kita berusaha semaksimal mungkin Pemerintah Kabupaten Badung bebas dari korupsi. Mudah-mudahan dari pertemuan hari ini bisa memberikan masukan-masukan sehingga kedepannya bisa lebih maksimal di tahun mendatang,” pungkasnya. (bp)
