DRESTA BALI: Forum Komunikasi Taksu Bali di bawah Komando Bendesa Adat Kesiman, Jero Mangku Wisna merangkul 32 elemen minta PHDI dibubarkan.
DENPASAR, Balipolitika.com– Polemik di tubuh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) berlanjut. Bertepatan dengan pelaksanaan Lokasabha VIII untuk memilih pengurus baru PHDI Provinsi Bali masa bakti 2022-2027, Jumat (8/4/2022), sebuah aksi bernama Maprawerthi digelar tepat di Sekretariat PHDI Provinsi Bali, Jalan Ratna, Denpasar.
Aksi yang digawangi Forum Komunikasi Taksu Bali di bawah Komando Bendesa Adat Kesiman, Jero Mangku Wisna ini merangkul 32 elemen. Di antaranya Mandala Suci (Tabanan), Sri Candra Bhaerawa (Klungkung), Bima Sakti (Badung), Kamasutra (Badung), Giri Tohlangkir (Bangli), Batu Linggam Bali, Taksu Dalem (Denpasar), Don Girang Pejaten (Tabanan), Semeton Banjarangkan (Klungkung), Semeton Asal (Karangasem), Semeton Kesambi Kesiman (Denpasar), Pecalang Dukuh Sakti (Karangasem), Jagabaya Kesambi, Peguyuban Pemangku Pura Puseh, Taman Sari Lingga (Buleleng), Tantra Sastra (Klungkung), Suka Duka Pande, Gajah Nusa Penida, Prajuru Pecalang Pura Dalem Ped, Pesraman Kereta Kencana (Badung), Cakrawayu Buleleng, Cakrawayu Bali, Pura Taman Beji Renon, Tarung Derajat Bali, Taksu Bali Dwipa, Semeton UJS, Buana Sidhi, Semeton Dalem, Kerohanian Taksu Bali, Peguyuban Pemangku Karang Suwung Kaja, dan Yayasan Dharma Santhi Wisesa.
Menurut Jro Mangku Wisna, aksi Maprawerthi ini didasarkan atas berapa pertimbangan. Pertama, bahwa sampai saat ini PHDI masih bekerja sama dengan sampradaya asing VPA dan lainnya. Hal ini membuat tubuh PHDI sebagai lembaga keumatan masih terkontaminasi dengan sampradaya asing perusak tatanan adat seni budaya Hindu di Bali dan nusantara.
“Kedua, PHDI sudah tidak mampu lagi sebagai pengayom umat Hindu karena telah terjadi sengketa yang menimbulkan kebimbangan umat dakam berkeyakinan dengan adanya dualisme PHDI WBT versus PHDI MLB,” ucap Jro Mangku Wisna dikonfirmasi, Kamis (7/4/2022).
Poin ketiga, PHDI sebagai lembaga umat sudah membuat resah dan kegaduhan di masyarakat umat Hindu sehingga rasa nyaman dan damai dalam berkeyakinan sudah tidak dirasakan lagi oleh umat Hindu.
“Oleh sebab itu, kami harapkan semua elemen yang tergabung dalam Forkom Taksu Bali untuk bisa menghadirkan anggotanya dengan jumlah tak terhingga, sebanyak-banyaknya karena kita menuntut agar PHDI untuk dibubarkan dan Pemerintah Provinsi Bali segera bersikap dengan membentuk lembaga atau majelis baru yang benar-benar bisa memberikan rasa nyaman, damai dalam melaksanakan agama Hindu yang diyakini umat sesuai dengan dresta Bali dengan kearifan lokal bersama-sama dengan desa adat,” tegasnya.
“Sekali lagi kami sampaikan untuk kehadirannya dalam aksi damai Bali Maprawerthi,” ajak Jro Mangku Wisna. (lit/bp)
