DENPASAR (BaliPolitika.Com) – Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berasal dari dua sumber, yakni pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pada 2019, realisasi anggaran induk hingga perubahan, maksimal peningkatan pajak yang digenjot mencapai Rp 700 miliar. Capaian itu sudah sangat dimaksimalkan. Jika dipaksa terus digenjot, berarti sama saja dengan memaksa peningkatan jumlah pemakaian kendaraan bermotor di Bali. Hal ini tentu berimbas pada penambahan kemacetan dan peningkatan polusi udara. Dampaknya justru akan makin memperburuk kondisi alam dan lingkungan Bali yang bertumpu pada sektor pariwisata. Untuk itu, walaupun terkesan agak terlambat, Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster menggagas penggalian sumber-sumber PAD dari potensi potensi lainnya, namun terkait dengan keunggulan yang dimiliki Bali.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat membacakan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019 pada Sidang Paripurna bersama DPRD Provinsi Bali di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (13/7).
“Saya melihat ini masukan dari seluruh fraksi, dan saya sependapat akan upaya untuk peningkatan PAD Bali dari sumber-sumber lainnya yang berpotensi. Karena PAD kita yang berasal dari pajak kendaraan bermotor sudah maksimal tidak bisa lagi didorong-dorong, tidak lagi bisa dipaksa-paksa. Sekuat apa pun berusaha, sudah tidak lagi akan menghasilkan yang optimal dari sumber ini,” tegas Gubernur Koster seraya merinci beberapa gagasan yang akan diselenggarakan Pemprov Bali dalam meningkatkan PAD Provinsi Bali. (bp)
