DENPASAR (BaliPolitika.Com)- Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berasal dari dua sumber, yakni pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pada 2019, realisasi anggaran induk hingga perubahan, maksimal peningkatan pajak yang digenjot mencapai Rp 700 miliar. Bila sektor ini digenjot, Gubernur Bali Wayan Koster khawatir Bali macet total sehingg justru merugikan sektor-sektor lain, khususnya pariwisata.
“Agar bisa kita pikirkan bersama-sama, untuk benar-benar mengelola potensi yang kita miliki. Dengan regulasi yang kita bangun sendiri, sehingga bisa kita terapkan dan awasi secara langsung. Upaya itu sedang berjalan saat ini. Adapun beberapa potensi yang akan kita jalankan sambil menunggu situasi pandemi kondusif. Yang pertama yakni kontribusi wisatawan mancanegara, yang Perda dan Pergubnya sudah jadi dan sudah disetujui Mendagri. Akan segera diterapkan saat kunjungan wisatawan mancanegara mulai dibuka sekitar bulan September. Saat ini aplikasinya pun sudah disiapkan secara digital, agar wisatawan yang akan ke Bali bisa mengisi data sesuai aplikasi dan berkontribusi secara sukarela,” jelas Koster.
Potensi kedua, yakni banyaknya Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Bali. Bukan sekedar berwisata, namun juga melaksanakan aktivitas bisnis tanpa dikenakan biaya sepeser pun. Sehingga bisa didata dan ditata agar bisa menjadi sumber PAD baru.
“Yang berikutnya yakni Bali menjadi hub produk ekspor beberapa daerah. Produk-produk komoditi pangan dan kerajinan rakyat tersebut masuk melalui Bali dan selama ini gratis. Saya sudah berdiskusi dengan berbagai instansi terkait. Ini bisa menjadi salah satu potensi yang kita kelola sebagai sumber PAD,” imbuhnya. (bp)
