TJSL: Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank BPD Bali dan Desa Adat Sanur dan Desa Adat Intaran, Kamis, 6 Oktober 2022.
DENPASAR, Balipolitika.com– Dihantam pandemi Covid-19 hingga terpuruk, Sanur yang merupakan sumber PAD Kota Denpasar memerlukan perhatian pemerintah dan stakeholder terkait.
Untuk itu, Pemerintah Kota Denpasar terus-menerus meningkatkan peran mitra pemerintah melalui program revitalisasi kawasan Pantai Sanur bersama perbankan, untuk membantu para UMKM terdampak Covid-19 dan inflasi.
Melalui program TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan), PT Bank BPD Bali bekerja sama dengan Pemkot Denpasar melalui Dinas Sosial dan Dinas PUPR Kota Denpasar memberikan bantuan penyediaan sarana kios Sanur untuk dua desa adat, yaitu Desa Adat Sanur dan Desa Adat Intaran.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank BPD Bali dan Desa Adat Sanur dan Desa Adat Intaran ini disaksikan langsung oleh Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara di Kantor Walikota Denpasar, Kamis, 6 Oktober 2022.
Walikota Jaya Negara mengucapkan terima kasih kepada Bank BPD Bali atas partisipasi membantu proses revitalisasi di kawasan Pantai Sanur.
Menurutnya kondisi saat seperti sangat tepat untuk melakukan terobosan revitalisasi di kawasan Pantai Sanur.
“Jika nanti wisatawannya sudah ramai, maka mereka akan menikmati kawasan Pantai Sanur yang sangat eksotik, dengan demikian secara otomatis dapat membangkitkan pelaku UMKM,” jelas Walikota Jaya Negara.
Lebih lanjut Jaya Negara mengatakan pihaknya merasa kesulitan dana untuk pembangunan kios pedagang yang terkena proyek.
Dengan adanya bantuan dari BPD Bali tentunya sangat membantu sekali dalam pembangunan kios. Nantinya pedagang yang kiosnya kena proyek bisa mendapatkan kios yang baru.
Dirut Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma mengatakan untuk revitalisasi kawasan Pantai Sanur, pemerintah wajib mendapat dukungan dari berbagai stakeholder.
Untuk itu, Bank BPD Bali membantu melalui dana CSR atau TJSL. Desa Adat Sanur dibantu pembangunan kios dan meja sebanyak 22 unit dengan nilai bantuan Rp214.413.000.
Sementara Desa Adat Intaran dibantu pembangunan kios sebanyak 38 unit dengan nilai bantuan Rp661.542.000 di lokasi Pantai Semawang.
Total biaya pembangunan kios dan meja ini Rp875.955.000.
Dengan kerja sama ini Sudharma berharap bisa mendukung program pemerintah karena Sanur merupakan kawasan wisata yang harus diperhatikan.
“Bank BPD Bali hadir membantu hal tersebut untuk meningkatkan kapasitas UMKM yang berdagang hingga situasi dan kondisi menjadi lebih baik,’’ ungkap Sudharma.
Pihaknya mengajak pedagang menggunakan teknologi digital.
Ke depan jelasnya Bank Indonesia dan BPD Bali memiliki QRIS antar negara, sehingga wisatawan asing yang yang bekerja sama dengan Indonesia QRIS-nya bisa digunakan untuk bertransaksi di Indonesia, khususnya Bali. (bp)
