WILAYAH BEBAS KORUPSI: Kemenpan RB Apresiasi Kemenkumham Atas Evaluasi Mandiri dalam Meraih WBK Tahun 2023.
BADUNG, Balipolitika.com- Hari kedua pelaksanaan RB Xperience, Kementerian PANRB menyerahkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Reformasi Birokrasi (RB), serta Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2023.
Kegiatan dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Ida Asep Somara dan Kepala Bagian Program dan Humas Kanwil Kemenkumham Bali, I Wayan Muliarta sebagai perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM RI.
Membuka kegiatan, Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas, dalam laporan kegiatannya menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden, sistem birokrasi harus berdampak dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Maka dari itu, kinerja kita harus terukur sehingga harus cepat dan lincah. Birokrasi juga menjadi mesin pembangunan yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan prioritas program pemerintah”, imbuh Anas.
Kementerian PANRB selaku leading sector dalam RB menggagas RB Xperience yang menjadi harapan bahwa hal ini bukan sekedar seremoni namun program yang membumikan RB berdampak melalui media pertukaran ide, inovasi, dan strategi pada instansi pemerintah.
Wakil Presiden, Ma’ruf Amin dalam arahannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi memberikan dampak positif bagi Indonesia dengan meningkatnya indeks RB dan Akuntabilitas Kinerja berkategori “Baik” ke atas.
“Pelaksanaan RB juga menambah jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada sektor-sektor strategis”, ungkap Ma’ruf.
Selain itu, hal ini juga membawa Indonesia menjadi peringkat ke-73 dari 214 negara dalam Worldwide Governance Indicators (WGI) yang dirilis oleh Bank Dunia.
“Dalam melaksanakan reformasi birokrasi, pelayanan publik menjadi salah satu aspek terpenting. Maka dari itu, pemerintah akan menargetkan pembangunan 156 Mal Pelayanan Publik baru pada tahun 2024, dan saat ini Indonesia telah memiliki sebanyak 175 Mal Pelayanan Publik yang tersebar di seluruh kabupaten/kota Indonesia”, ucap Ma’ruf.
Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pembangunan Mal Pelayanan Publik ini bukan hanya sekedar mandat regulasi, namun juga sebagai upaya menciptakan standar dan proses pelayanan berkualitas, efisien, cepat, dan terjangkau.
Kementerian PANRB juga mengapresiasi Kementerian Hukum dan HAM RI yang mampu mengevaluasi Unit Kerjanya secara mandiri untuk predikat WBK pada tahun 2023.(bp/luc)
