DENPASAR, BaliPolitika.Com- Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Serangan dibidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar. Pemicunya adalah dugaan penyelewengan yang diduga dilakukan pengurus LPD Serangan. Tak tanggung-tanggung, angkanya mencapai Rp 7,2 miliar. Kasi Intel Kejari Denpasar, Kadek Hari Supriyadi membenarkan pihaknya sedang menyelidiki dugaan penyelewengan di tubuh LPD Desa Adat Serangan.
Diketahui laporan tersebut sedang dikaji pihak kejaksaan. “Iya betul. Laporan sudah masuk ke kami dan kami sedang melakukan pengkajian terhadap laporan tersebut. Karena ini sifatnya masih penyelidikan intelijen. Belum dapat kami sampaikan semuanya. Yang jelas sedang kami kaji,” beber Hari Supriyadi.
Kasus ini mencuat pasca laporan seorang tokoh adat setempat, yakni I Wayan Patut. Ditemukan ketidakberesan dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) LPD Desa Adat Serangan tahun 2019 kepada tokoh masyarakat, termasuk kelian adat Desa Serangan yang diselenggarakan Juli 2020.
“Karena ada warga saya di Banjar Kaja. Namanya tercacat dengan pinjaman yang sama, dan ada juga tercatat tiga nama. Termasuk ada beberapa perusahaan yang melakukan pinjaman. Saya merasa laporan ini tidak benar. Akhirnya saya tolak laporan itu dan Kepala LPD berjanji untuk merevisi laporan itu,” tutur Wayan Patut yang menjabat sebagai Kelian Adat Banjar Kaja, Serangan.
Wayan Patut pun mendatangi beberapa warga yang namanya tertera melakukan pinjaman. Hasilnya, warga yang namanya tercantum dalam laporan membantah memiliki pinjaman di LPD Desa Adat Serangan.
“Setelah saya tanya ternyata beberapa warga itu tidak melakukan pinjaman atau tidak punya utang di LPD. Tapi nama mereka tercatat di laporan sebagai peminjam. Ada yang utangnya sudah lunas, tapi masih tercatat di laporan. Akhirnya warga marah dan komplin ke LPD,” bebernya. (bp)
