Informasi: Rubrik Sastra Balipolitika menerima kiriman puisi, cerpen, esai, dan ulasan seni rupa. Karya terpilih (puisi) akan dibukukan tiap tahun. Kirim karya Anda ke [email protected].

Politik

Golkar Usul Hutan di Bali Diawasi Drone

Sayangkan Modal Pemprov Bali di BPD Bali Kalah dari Kabupaten

EKONOMI BALI KALAH DARI NASIONAL: Ketua DPD Golkar Bali yang juga Wakil Ketua DPRD Bali, Dr. Nyoman Sugawa Korry bersama Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

 

DENPASAR, Balipolitika.com Pertumbuhan ekonomi Bali yang saat ini masih di bawah nasional menjadi sorotan serius Partai Golongan Karya.

Oleh sebab itu, parpol berlambang beringin ini memberikan beberapa catatan dalam pemandangan umum tentang laporan pertanggungjawaban gubernur tahun 2022 di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Senin, 12 Juni 2023. 

Pemandangan umum ini dibacakan oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali I Wayan  Rawan Atmaja.

Ketua DPD Golkar Bali yang juga Wakil Ketua DPRD Bali, Dr. Nyoman Sugawa Korry turut memberikan catatan khusus untuk hal-hal lain yang akan disampaikan dalam pembahasan tingkat selanjutnya.

Di bidang ekonomi, pemerintah diharapkan lebih meningkatkan perhatian pada sektor pertanian mengingat NTP (Nilai Tukar Petani) Bali tercatat baru mencapai 98,86 persen. Artinya, petani Bali belum mampu memenuhi konsumsi rumah tangga dan biaya produksi.

“Perhatian untuk bantu petani tanaman pangan lebih ditingkatkan, begitu juga upaya mendorong produksi petani untuk ekspor digalakkan, termasuk fasilitasi registrasi kebun kelompok-kelompok petani,” ujarnya.

Golkar Bali juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Bali yang  posisinya masih di bawah nasional. Kondisi ini dinilai super serius karena tingkat inflasi Bali ada di posisi lebih tinggi dari nasional.

Selanjutnya, dari sisi pelestarian lingkungan Pemprov Bali diharapkan memberikan prioritas penanganan.

Khususnya terkait penataan kawasan Danau Beratan, pengaturan pedagang di pinggir danau, bangunan yang menghalangi pemandangan danau agar ditata supaya menjadi lebih baik.

Begitu juga pelestarian hutan-hutan lindung, khususnya di Jembrana seluas 27.000 hektare. 

“Hutan dijaga oleh tenaga yang sangat terbatas, tidak dilengkapi untuk pengawasan hutan yang memadai seperti drone dan tenaga pengawas profesional,” terangnya.

Wacana lama yang tak kunjung terealisasi terkait kepemilikan saham di Bank BPD Bali juga disoroti Fraksi Golkar.

Diharapkan penyertaan Provinsi Bali lebih ditingkatkan sehingga jadi yang terbesar alias tidak kalah dari kabupaten. (bp)

Berita Terkait

Back to top button

Konten dilindungi!