Informasi: Rubrik Sastra Balipolitika menerima kiriman puisi, cerpen, esai, dan ulasan seni rupa. Karya terpilih (puisi) akan dibukukan tiap tahun. Kirim karya Anda ke [email protected].

Politik

Patuh Jokowi, Massker Sentil Koster Soal Kerumunan

KARANGASEM, BaliPolitika.Com– Tensi tinggi tersaji dalam Debat Terbuka Jilid II Pilkada Karangasem 2020 antara Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 1, I Gede Dana- I Wayan Artha Dipa dan nomor 2, I Gusti Ayu Mas Sumatri- I Made Sukarena (Massker), Sabtu (28/11/2020) malam. Tunduk pada instruksi Presiden Joko Widodo soal penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19, Mas Sumatri menyentil Gubernur Bali Wayan Koster. Ia mempertanyakan gencarnya kunjungan Ketua DPD 1 PDI Perjuangan Bali itu ke Bumi Lahar. Termasuk agenda-agenda sang gubernur yang disinyalir menguntungkan jagoan PDIP, Dana-Dipa.

Massker diwakili Mas Sumatri mempertanyakan agenda penyerahan secara simbolis bantuan pemerintah pusat bagi pelaku usaha mikro di Karangsem padahal di seluruh provinsi se-Indonesia penyalurannya via transfer. Mas Sumatri merinci Koster diagendakan menyerahkan bantuan pemerintah pusat itu pada Jumat (27/11/2020) di Wantilan Desa Ababi, Kecamatan Abang; Senin (30/11/2020) di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu; Selasa (1/12/2020) di Kecamatan Bebandem; Rabu (2/12/2020) di Kecamatan Karangasem; Kamis (3/12/2020) di Kecamatan Manggis; dan Jumat (4/12/2020) di Kecamatan Sidemen. Diketahui surat undangan itu ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karangasem tertanggal Rabu, 25 November 2020. Surat dengan tembusan kepada Penjabat Bupati Karangasem I Wayan Sarinah mengatasnamakan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Bali, I Wayan Mardiana.

“Bapak Gede Dana dan Bapak Artha Dipa yang terhormat. Saat ini sedang viral rencana kegiatan Gubernur Bali Bapak Wayan Koster sampai-sampai turun ke kecamatan-kecamatan untuk seremonial, simbolis penyerahan bantuan program usaha mikro milik pemerintah pusat. Di provinsi lain kok gubernur tidak ada urusan. Penerima ditelepon BRI (Bank Rakyat Indonesia, red) dan penerima langsung antre. Ini hanya terjadi di Karangasem,” ucap Mas Sumatri.

Ditambahkan Mas Sumatri ditemui seusai debat dirinya tunduk pada intruksi Presiden Republi Indonesia Jokowi Widodo. “Seperti yang kita ketahui, Bapak Jokowi meminta kepada Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian untuk mengingatkan, kalau perlu menegur kepala daerah, baik gubernur, bupati, walikota untuk bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat di masa pandemik Covid-19. Jangan malah ikut berkerumun kata Pak Jokowi. Tetapi seperti yang kita ketahui Bapak Gubernur Bali Wayan Koster malah sering ke Karangasem dan sesuai data dan informasi yang kami terima malah Beliau sempat mengumpulkan 207 pengurus koperasi di Jaya Sabha, Sabtu, 21 November 2020 laLU. 131 di antaranya berasal dari Karangasem dan 76 pengurus koperasi dari Bangli. Kenapa hanya Karangasem dan Bangli?” tanya bupati perempuan pertama Karangasem dan kedua di Bali itu.

Mas Sumatri meminta keadilan dan meminta stakeholder terkait untuk bersikap, khususnya Bawaslu Bali dan jajarannya. Dijelaskannya dalam acara tersebut terdapat rekaman dengan suara mirip Gubernur Bali Wayan Koster yang mengampanyekan Dana-Dipa. “Para pemimpin koperasi se-Karangasem juga dipanggil ke Jaya Sabha. Apa pandangan Bapak (ditujukan kepada Dana-Dipa, red) jika Bapak menjadi bupati seperti saya?” tanya Mas Sumatri.

Ditambahkan Mas Sumatri dirinya dan tim Massker taat kepada intruksi presiden yang meminta semua pihak untuk tidak kehilangan fokus dan kendali dalam upaya penanganan Covid-19. “Pak Jokowi berkata dan menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dan pada masa pandemi ini telah diputuskan pembatasan-pembatasan sosial. Termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan. Oleh sebab itu, penegakan disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan harus terus dilakukan,” tandasnya.

Hal itu, ungkap Massker dilakukannya dengan tujuan mulia. Agar jangan sampai apa yang dikerjakan oleh para dokter, para perawat, tenaga medis, paramedis menjadi sia-sia karena pemerintah justru tidak bertindak tegas untuk sesuatu kegiatan yang bertentangan dengan protokol kesehatan dan peraturan-peraturan yang ada. (bp)

Berita Terkait

Baca Juga
Close
Back to top button

Konten dilindungi!