Informasi: Rubrik Sastra Balipolitika menerima kiriman puisi, cerpen, esai, dan ulasan seni rupa. Karya terpilih (puisi) akan dibukukan tiap tahun. Kirim karya Anda ke [email protected].

Pemerintahan

Badung Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut dari Pemerintah

SING MAIN-MAIN: Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Sekda Badung Wayan Adi Arnawa menerima Piagam Penghargaan Opini WTP atas LKPD Tahun 2021 dari Kanwil DJPb Provinsi Bali di Ruang Tamu Bupati, Puspem Badung, Senin, 17 Oktober 2022.

 

BADUNG, Balipolitika.com– Kementerian Keuangan RI mengapresiasi terjaganya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021.

Apresiasi diberikan oleh WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kepada Pemkab Badung yang diraih 8 kali berturut-turut sejak 2014 hingga 2021.

Prestasi ini didukung oleh peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola keuangan pemda serta komitmen tinggi kepala daerah dan seluruh jajaran, sehingga akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan dapat dipertahankan.

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta menerima langsung Piagam Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas Opini WTP LKPD Tahun 2021 dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bali di Ruang Tamu Bupati, Puspem Badung, Senin, 17 Oktober 2022.

Turut hadir Sekda Badung Wayan Adi Arnawa, Kakanwil DJPb Bali Teguh Dwi Nugroho, Kepala KPPN Denpasar Iwan Teguh Setiawan, Inspektur Luh Suryaniti, Kepala Bapenda I Made Sutama, Kepala BPKAD Ida Ayu Istri Yanti Agustini, dan OPD terkait.

Giri Prasta mengatakan Pemkab Badung diberikan penghargaan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani berupa Piagam Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia Atas Opini WTP LKPD Tahun 2021.

Pemkab Badung juga menerima penghargaan karena secara berturut-turut mendapatkan Opini WTP 8 sejak 2014 sampai dengan 2021.

“Karena kami taat dengan asas, dan kami di Kabupaten Badung melaksanakan hal ini sesuai ketentuan berlaku. Maka komunikasi kami yang bersinergi dengan forkopimda, kita lakukan dengan baik serta meminta pertimbangan dan saran dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada saat entry meeting. Begitu juga dengan kejaksaan, karena kita paham dan tahu Kejaksaan merupakan Pengacara Tata Usaha Negara, bisa kita minta untuk pertimbangan hukum dan bisa kita minta untuk mendapatkan bantuan hukum. Tujuan kita adalah betul-betul terbuka dan transparan serta berjalan dengan baik. Astungkara hasilnya saat ini kami mendapat penghargaan, ini adalah salah satu penilaian pusat,” ucap Giri Prasta.

Sementara itu, Kakanwil DJPb Bali, Teguh Dwi Nugroho mengatakan Tim Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali memberikan apresiasi atas kerja keras dan koordinasi yang baik dari Pemkab Badung.

“Kami mewakili Kementerian Keuangan menyampaikan piagam penghargaan dan plakat kepada Pemkab Badung atas pencapaian Opini WTP LKPD Tahun 2021 yang ke-8 secara berturut-turut, dan ini merupakan prestasi yang membanggakan. Dengan ini Pemkab Badung telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah pusat, menaati peraturan undang-undang, kecukupan pengungkapan dalam laporan dan juga melakukan pengendalian internal yang memadai. Kami berharap dengan momentum penghargaan ini, apa yang disampaikan Bapak Bupati tadi, tujuan kita semua sama, dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Badung,” jelasnya.

Berita Terkait

Back to top button

Konten dilindungi!