BENTUK KOMITMEN: Pemkot Denpasar canangkan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Kantor Walikota Denpasar, Selasa, 26 Maret 2024.
DENPASAR, Balipolitika.com- Pemkot Denpasar canangkan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Kantor Walikota Denpasar, Selasa, 26 Maret 2024.
Pencanangan tiga OPD yakni, Badan Pendapatan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya, dan Kecamatan Denpasar Selatan merupakan tahapan awal Pembentukan P2HAM sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.
Acara diawali dengan Deklarasi Pencanangan P2HAM dan Penandatanganan Komitmen Bersama
oleh Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana didampingi oleh Kepala Bagian Hukum, Komang Lestari Kusuma Dewi yang diikuti Kepala Badan Pendapatan Daerah, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya, Anak Agung Made Widiasa, dan Camat Denpasar Selatan, I Made Sumarsana serta dihadiri oleh Direktur Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia, Gusti Ayu Putu Suwardani.
Alit Wiradana dalam sambutannya menyampaikan bahwa pencanangan yang dilaksanakan merupakan bukti kesiapan dan bentuk komitmen jajaran Pemkot Denpasar dalam melaksanakan pelayanan dan menyatukan persepsi, visi dan misi dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM dalam rangka memberikan pelayanan publik.
“Tim Koordinator melaksanakan pemeriksaan awal terhadap 15 perangkat daerah di Kota Denpasar dan diperoleh hasil 3 perangkat daerah yang memenuhi kualifikasi untuk ditindaklanjuti ke tahap pencanangan”, pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia, Gusti Ayu Putu Suwardani menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kota Denpasar yang telah ikut andil, terutama kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar, dan Kecamatan Denpasar Selatan yang telah berkomitmen untuk ikut pencanangan P2HAM pada 2024.
“Harapan kami bahwa ke depan, tingkat partisipasi pemerintah daerah di Kota Denpasar dapat meningkat signifikan dan dapat menjadi Role Model bagi Organisasi Perangkat Daerah lainnya,” pungkasnya. (bp/ken)
