BALI MASIH KRITIS: Pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali hingga Semester I 2022 Denpasar masih belum menunjukkan kebangkitan yang signifikan dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.
DENPASAR, Balipolitika.com– Perekonomian Bali masih masuk zona merah.
Selain karena sangat bergantung pada sektor pariwisata, kondisi Bali terjerembab di bawah karena rapuhnya kemandirian pangan.
Hal ini mempengaruhi tingginya inflasi dan melambungnya harga-harga kebutuhan pokok di pasar.
Kondisi ini terungkap dalam pemaparan pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali hingga Semester I 2022 Denpasar, Kamis, 28 Juli 2022.
Banyak hal dikupas Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho dan sejumlah narasumber lainnya.
Salah satu yang menyita perhatian adalah belum move on-nya Bali sebagai daerah termiskin alias juara terburuk terkait tingkat pertumbuhan ekonomi.
Namun, kini Bali mampu memperbaiki posisinya 2 tingkat lebih baik.
Dari juara 1 pertumbuhan ekonomi terburuk pada tahun 2021 menjadi juara 3 pafa Triwulan 1 2022.
Provinsi Bali yang mengalami pertumbuhan ekonomi 1,46 unggul dari Sulawesi Barat dan Papua Barat, namun jauh dari Maluku Utara (29,03) dan Papua (13,33).
“Perekonomian Bali pada triwulan 1 2022 tumbuh 1,46 persen years on years, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dan telah menunjukkan fase pemulihan. Meski demikian, level pertumbuhan masih lebih rendah dibandingkan mayoritas provinsi lain,” ucap Teguh Dwi Nugroho.
Ungkapnya pemerintah pusat terus menerapkan kebijakan-kebijkan yang integratif dalam upaya untuk penanganan Covid-19 dan sekaligus Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
Salah satunya melalui komponen Belanja Negara (Government Spending).
Dengan dorongan pada komponen tersebut, diharapkan perekonomian tetap mampu berjalan dengan baik dan dapat segera pulih.
Rincinya total penerimaan pemerintah pusat di Provinsi Bali sampai dengan 30 Juni 2022 terealisasi sebesar Rp 5,14 T dari target sebesar Rp 8,03 T atau 63,98 persen.
Dengan rincian realisasi penerimaan pajak sebesar Rp4,74 T penerimaan bea cukai sebesar Rp376,68 M dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp25,4 M.
Dari sisi perpajakan, target penerimaan pajak tahun 2022 sebesar Rp7,20 T telah terealisasi sebesar 65,78%.
Sedangkan kepatuhan SPT Tahunan PPh sampai dengan 25 Juli 2022 total SPT diterima sebanyak 315,66 ribu Wajib Pajak dengan rincian 26,82 ribu SPT WP Badan dan 288,84 ribu WP Orang Pribadi.
Untuk Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sampai dengan 30 Juni 2022 untuk Kebijakan I dan II telah mencapai 3,93 ribu WP dengan total jumlah PPh sebesar Rp542,98 M, nilai harta bersih Rp4,77 T, dan Deklarasi DN dan Repatriasi sebesar Rp 4,34 T dan Rp37,91 M.
Dari sisi bea dan cukai, target penerimaan bea cukai tahun 2022 sebesar Rp789,667 M yang terealisasi sebesar 47,7 persen.
Sedangkan untuk realisasi eksport Provinsi Bali sampai dengan 30 Juni 2022 sebesar 69,216 Juta USD didominasi oleh barang konsumsi, sedangkan realisasi import sebesar 30,292 USD didominasi olehbahan baku penolong dan barang konsumsi. Devisa ekspor sepanjang Jan-Juni 2022 naik sebesar 49,59 persen (Y-o-Y) dengan kontributor terbesar dari sektor non migas khususnya barang-barang konsumsi, sementara devisa Impor naik sebesar 21,14 persen (Y-o-Y).
Dari sisi PNBP, target PNBP tahun 2022 sebesar Rp41,68 M yang telah terealisasi sebesar 61 persen.
Sedangkan untuk realisasi pokok lelang sampai dengan 30 Juni 2022 sudah mencapai 48,7 persen dari target sebesar Rp728 M atau sebesar Rp 354,8 M.
Kemudian untuk sertifikasi tanah BMN per 30 Juni 2022 telah terealisasi sebesar 192 sertifikat atau 29,7 persen dari target 647 sertifikat.
Dari sisi Belanja, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Bali yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bansos, dan Belanja TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) yang sampai dengan 30 Juni 2022 telah terealisasi Belanja Negara mencapai 43,44 persen dari pagu Provinsi Bali tahun 2022 atau sebesar Rp10,19 Triliun yang didominasi oleh Belanja TKDD sebesar Rp5,78 T.
Meski tumbuh, pihaknya mengatakan Provinsi Bali masih tercatat sebagai juara 3 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Indonesia karena sangat bergantung pada sektor pariwisata. (bp)
