HIGH LEVEL: Wabup Ketut Suiasa saat menghadiri HLM TPID di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Jumat 3 Mei 2024.
DENPASAR, Balipolitika.com- Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) terkait dengan Inflasi di Provinsi Bali yang dipimpin oleh Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya bertempat di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Jumat 3 Mei 2024.
Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan IB Gede Arjana, Kadis Pertanian dan Pangan Wayan Wijana, Kabag Ekonomi AA Sagung Rosyawati, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja, Ka. BPS Prov. Bali Endang Retno Sri Subiandini, Ka. Kanwil DJPb Prov. Bali, Ka. Bulog Prov. Bali, Bupati/walikota serta pejabat terkait lingkup Pemerintah Prov, Kab/Kota se-Bali, beserta Instansi Vertikal terkait.
Wabup Ketut Suiasa secara prinsip mengatakan Badung baru terhitung bulan Januari 2024 ditetapkan sebagai Kabupaten Indek Harga Konsumen (IHK) yang sebelumnya masih bergabung dengan Kota Denpasar. Berkenaan dengan kondisi perkembangan inflasi di Badung sampai dengan bulan April 2024 sudah dalam kondisi terkendali.
“Kami juga tidak menampik terkait dengan inflasi. Ada beberapa hal yang kami hadapi seperti, Pertama Badung merupakan daerah konsumtif dengan posisi Badung sebagai salah satu daerah tujuan wisata sehingga membutuhkan persediaan pangan yang cukup besar. Kedua, terbatasnya kapasitas produksi sehingga perlu pasokan dari daerah lain, sistem pendistribusian pasar kurang efisien dan panjang yang masih dikendalikan oleh pelaku-pelaku besar,” ujarnya.
Pemerintah dalam menekan tingkat inflasi di Badung sudah melaksanakan operasi pasar serta gerakan pangan murah terhadap komoditi penyumbang inflasi. Pemantauan ke pasar-pasar modern, tradisional dan distributor, melaksanakan gerakan menanam yang melibatkan kelompok masyarakat dan siswa, melaksanakan pemantauan harga dan Stok barang yang dilakukan jajaran OPD terkait.
“Kami berharap Inflasi di Badung bisa dikendalikan sesuai dengan harapan pemerintah provinsi dan pusat di angka 3,5 % diakhir tahun 2024,” jelasnya.(bp/luc)
