TULUS JAGA MANGROVE: Desa Adat Intaran Bersama Kekal Bali, Frontier Bali, dan Walhi Bali melakukan kegiatan penanaman mangrove di Kawasan Muntig Siokan Desa Adat Intaran Sanur, Selasa, 26 Juli 2022
DENPASAR, Balipolitika.com– Desa Adat Intaran Bersama Kekal Bali, Frontier Bali, dan Walhi Bali melakukan kegiatan penanaman mangrove di Kawasan Muntig Siokan Desa Adat Intaran Sanur, Selasa, 26 Juli 2022
Kegiatan ini bertepatan dengan Hari Mangrove Dunia selain sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pembangunan Terminal LNG yang akan membabat mangrove.
Acara ini merupakan dukungan nyata terhadap misi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo serta implementasi Sad Kerthi yang menjadi visi misi besar Gubernur Bali, Wayan Koster.
Terkait hal tersebut, Bendesa Adat Intaran, I Gusti Agung Alit Kencana menjelaskan bahwa penanaman mangrove di Muntig Siokan Desa Adat Intaran Sanur merupakan bentuk memperingati hari mangrove dunia.
Termasuk wujud dukungan kepada Presiden Jokowi mengenai Program Mangrove 600.000 Hektar dalam komitmennya terhadap mitigasi perubahan iklim yang juga akan dipamerkan pada giat KTT G20 yang akan berlangsung di Bali dan juga sebagai wujud dukungan terhadap Visi Gubernur Bali yakni Sad Kerthi Loka Bali.
“Oleh sebab itu, kita tetap harus menanam, merawat, menjaga, melestarikan. Apalagi Mangrove ini kan kegunaannya sangat besar sekali,” jelasnya.
Alit Kencana juga berpesan jangan sampai ada yang berniat menebang mangrove apalagi digunakan untuk pembangunan Terminal LNG di Kawasan Mangrove.
“Jangan sampai ada yang menebangnya apalagi dibabat untuk pembangunan Terminal LNG,” pesannya.
Selain itu, Alit Kencana menjelaskan terkait statement Gubernur Koster tentang pembangunan Terminal LNG tidak di areal Mangrove tak bisa dijadikan jaminan, karena hal tersebut tidak dibarengi dengan keluarnya surat resmi oleh Gubernur Bali.
“Kalau misalnya Beliau menyampaikan tidak akan ada pembangunan Terminal LNG di mangrove dan tidak akan merusak terumbu karang ya sudah stop, dengan mengeluarkan keputusan resmi,” tegasnya.
Made Krisna Dinata selaku Direktur Walhi Bali yang ikut dalam kegiatan penanaman mangrove tersebut menjelaskan bahwa statement gubernur yang menyatakan bahwa Terminal LNG yang tak akan dibangun di areal Mangrove hanya sebatas wacana dan tidak bisa menjadi jaminan karena sampai saat ini Gubernur Bali belum mengeluarkan surat resmi terkait hal tersebut.
“Jika wacana tersebut serius, itu harus dibarengi dengan Gubernur Bali selaku pemerintah di Bali menerbitkan surat keputusan yang resmi,” jelasnya.
Menurutnya, wacana Gubernur Bali terkait Terminal LNG tidak dibangun di kawasan mangrove tanpa adanya pencabutan izin-izin dan juga belum adanya surat tertulis pihaknya juga meragukan statement tersebut.
“Jika memang tidak dilakukan di areal mangrove, keluarkan surat tertulis, cabut segala izin yang menjustifikasi pembangunan Terminal LNG di Kawasan Mangrove,” tegas Krisna.
Selain menanam mangrove, warga adat juga bersih-bersih pantai.
Menariknya dalam momentum ini warga adat setempat keliling membawa kotak donasi.
Peserta aksi dan masyarakat setempat pun antusias mapunia alias berderma.
Hasilnya diperuntukan untuk mendukung gerakan penolakan Terminal LNG di Kawasan Mangrove. (bp)
