Informasi: Rubrik Sastra Balipolitika menerima kiriman puisi, cerpen, esai, dan ulasan seni rupa. Karya terpilih (puisi) akan dibukukan tiap tahun. Kirim karya Anda ke [email protected].

Politik

Koster Tolak Beras Impor Masuk Bali

BALI SURPLUS BERAS: Gubernur Bali Wayan Koster dalam sebuah kegiatan.

 

BADUNG, Balipolitika.com- Gubernur Bali, Wayan Koster sampaikan ucapan selamat datang di Bali kepada ribuan peserta dari berbagai unsur kementerian, lembaga pemerintah daerah di Indonesia yang hadir mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 di Bali Nusa Dua Convention Center 1, ITDC, Nusa Dua, Badung, Senin, 22 Mei 2023.

Musrenbangnas ini dihadiri secara daring oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa dan dihadiri langsung oleh Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas RI, Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran.

Sembari mengucapkan terima kasih karena Bali dipilih sebagai lokasi acara, Koster  menyebut penyusunan RPJPN adalah momentum 20 tahun sekali yang menjadi sejarah untuk membangun masa depan bangsa dan negara Indonesia. 

Koster berharap arah pembangunan Indonesia 20 tahun ke depan semakin kuat dengan memiliki dimensi ideologi kebangsaan dalam membangun bangsa Indonesia.

Pertama, wujud Indonesia Emas 2045 adalah Indonesia yang ideologis, yakni Indonesia berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.  

Kedua, dalam musrenbangnas ini perlu suatu pendekatan rancangan pandangan baru agar arah pembangunan Indonesia ke depan tidak terbawa arus kapitalisme global, melainkan pembangunan Indonesia secara nyata agar terus berpihak kepada rakyat.

Koster menyebut terlalu lama Indonesia terombang-ambing oleh arus global yang akhirnya tidak bergerak berdasarkan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh semua daerah di Indonesia, hingga pada akhirnya Indonesia menjadi banyak tergantung dengan negara-negara luar.

“Hal ini menurut saya ke depan sangat membahayakan. Jadi harus menjadi catatan kita semua. Kalau kita memanfaatkan kekayaan yang ada di Indonesia, maka tidak semestinya kita banyak menggantungkan diri dengan negara lain di dunia. Saya kira ini harus menjadi prinsip yang harus dituangkan di dalam RPJPN 2025-2045,” katanya.

Ketiga, dalam konteks 20 tahun ke depan,  Koster menyebut Indonesia harus berdaulat di bidang pangan, bukan lagi ketahanan pangan. Mampukah Indonesia berdaulat di bidang pangan? Koster yakin sangat mampu, karena Indonesia negara agraris.

“Tidak semestinya kita mengimpor beras, garam, hingga bawang putih. Untuk itu, regulasi yang ramah impor menurut saya harus dirombak secara menyeluruh agar regulasinya pro rakyat Indonesia,” bebernya.

“Saya sudah diskusi dengan Bulog Bali bahwa saya tidak setuju ada beras impor ke Bali, karena Bali ini surplus beras. Kalau Bulog mau beli beras, belilah beras dari hasil petani kita di Bali. Jangan beli beras dari negara luar, agar rakyat kita sejahtera. Kalau kita membeli beras lokal, maka perputaran ekonomi akan terjadi di dalam negeri, sehingga persoalan impor beras sudah waktunya untuk diakhiri,” tegasnya. 

Keempat, Koster menekankan dalam musrenbangnas perlu didiskusikan pemikiran-pemikiran Bung Karno dalam pola pembangunan semesta berencana yang berbasis pada kekuatan wilayah.

“Mau diapakan Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua dan seterusnya, termasuk juga mau diapakan Bali. Itu yang Saya harap segera harus dilakukan pendekatan, sehingga RPJPN ini bisa mengempowerment, memberdayakan daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing. Jadi ini harus dijadikan sebagai suatu paradigma di dalam menyusun RPJPN agar betul-betul mengantarkan Indonesia ini bebas dari ketergantungan negara lain untuk hal-hal yang prinsip dan mendasar,” jelas Gubernur Bali jebolan ITB ini. 

Mengakhiri sambutannya, Koster menyampaikan bahwa Bali baru saja meluncurkan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru atas arahan dari Presiden ke-V Republik Indonesia, Prof. Dr. (HC), Hj. Megawati Soekarnoputri.

Jadi Bali tidak lagi memikirkan Bali 20 tahun, tetapi sudah memikirkan Bali 100 tahun ke depan yang juga sudah mendapatkan arahan dari Menteri PPN RI, Suharso Monoarfa.

“Terima kasih, saat ini sedang Kami persiapkan supaya menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali untuk menjaga Bali secara berkelanjutan,” ucap Gubernur Bali sembari menjelaskan Pemerintah Provinsi Bali juga telah bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional di dalam menyusun Transformasi Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru, Hijau, Tangguh, dan Sejahtera.

Dokumen Transformasi Ekonomi Kerthi Bali ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Transformasi Ekonomi Indonesia dengan tujuan agar sejalan dengan RPJPN 2025 – 2045 untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. 

Koster mengajak Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk secara bersama-sama mendukung penyusunan RPJPN 2025-2045, sehingga dapat memberikan kesejahteraan rakyat secara nyata dan merata di seluruh Indonesia dengan tujuan cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan secara bersama-sama.  

Suharso Monoarfa dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Bali, Wayan Koster yang telah hadir dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional RPJPN 2025-2045.

Lebih lanjut, Menteri Bappenas menyampaikan capaian yang diraih selama 10 tahun terakhir dalam pembangunan tahun 2014 – 2022, yaitu 1) Perkuatan Reformasi Birokrasi; 2) Perkuatan Program Kesejahteraan Sosial Masyarakat; 3) Hilirisasi Sumber Daya Mineral (Nikel); 4) Penataan Destinasi Pariwisata Prioritas; 5) Penerapan Kebijakan BBM satu harga; 6) Pemindahan Ibu Kota Nusantara; dan 7) Percepatan Pendaftaran tanah di tanah air.

Indonesia ke depan juga dijelaskannya memiliki tantangan global yang semakin kompleks dan sangat cepat di segala bidang yang meliputi Demografi Global, Disrupsi Teknologi, Perdagangan Internasional, Urbanisasi Dunia, Luar Angkasa, Keuangan Internasional, Perubahan Iklim, Persaingan Sumber Daya Alam, Penduduk Kelas Menengah, serta Geopolitik.

Di akhir sambutannya, Suharso Monoarfa mengajak peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional RPJPN 2025–2045 dari masing-masing daerah seluruh Indonesia di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus memuat unsur-unsur yang memiliki keselarasan dengan RPJPN, seperti unsur sasaran utama pembangunan, upaya transformasi super prioritas, tahapan transformasi pembangunan, hingga pembiayaan pembangunan.

“Dalam kesempatan ini, saya memberikan apresiasi kepada Gubernur Bali, Wayan Koster yang telah menyusun Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru,” tutupnya. (bp)

Berita Terkait

Back to top button

Konten dilindungi!