JATAH MENTERI: Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ditemui di Kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 13 Maret 2024 menuturkan, presiden tentunya memiliki hak prerogatif untuk menentukan kabinetnya. Namun, Menteri ATR/BPN itu menegaskan hanya ingin menyampaikan yang menurutnya perlu untuk diperjuangkan.
JAKARTA, Balipolitika.com- Hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024 KPU menunjukkan pasangan nomor urut 02, Prabowo-Gibran, menang di 16 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Pasangan itu dinilai akan dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran.
Meski telah diprediksi menang dalam satu putaran, parpol pengusung Prabowo-Gibran mengaku belum berbicara terkait dengan pembagian jatah menteri, termasuk Partai Demokrat. Lantas apakah benar partai berlambang bintang Mercy itu meminta jatah Menko di kabinet Prabowo-Gibran?
“[Demokrat minta Menko] kita tidak bicara dulu posisi, karena kami ingin sekali lagi meletakkan segala sesuatu secara proper,” kata Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ditemui di Kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 13 Maret 2024.
AHY menuturkan, presiden tentunya memiliki hak prerogatif untuk menentukan kabinetnya. Namun, Menteri ATR/BPN itu menegaskan hanya ingin menyampaikan yang menurutnya perlu untuk diperjuangkan.
“Tentu pada akhirnya, tidak hanya peran, memang pada akhirnya akan berbicara portofolio semacam apa, tetapi biarkan itu menjadi milik presiden mendatang karena kami ingin menghormati prosesnya dan selebihnya kami akan menyampaikan itu secara langsung bersama beliau,” ucapnya.
Lebih jauh, dia juga mengaku belum ada pembicaraan mengenai jumlah kursi dan posisi yang diminta partainya.
“[Jumlah menteri] ya, sama terkait dengan jumlah, posisi, dan lainnya akan diserahkan semua ke Pak Prabowo,” tandas dia.(bp/luc)
