DENPASAR, BaliPolitika.Com– Bali terpilih sebagai lokasi penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 mendatang. Ajang bertaraf internasional ini diharapkan jadi momen promosi bagi Bali sebagai pariwisata aman bencana di mata dunia.
Demikian terungkap saat Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Wisnu Widjaja bertemu Gubernur Bali Wayan Koster, Kamis (1/10) di Jayasabha, Denpasar.
Mengawali pertemuan, Koster menjelaskan bahwa Bali terus berupaya menerapkan apa yang menjadi rekomendasi pemerintah pusat terkait pariwisata aman bencana, termasuk dalam menghadapi kondisi terkini menyangkut penanggulangan pandemi COVID-19.
“Saat ini Bali masih berada dalam kawasan zona merah. Namun, kami terus memperketat peraturan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat,” jelasnya.
Koster pun berharap dengan bentuk sinergi dari pemerintah daerah dan kedisiplinan masyarakat, Provinsi Bali dapat terus menekan potensi penularan COVID-19. Sehingga Bali dapat siap dan aman dalam menyelenggarakan kegiatan GPDRR 2022 mendatang.
Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Wisnu Widjaja mengatakan bahwa terpilihnya Indonesia khususnya Bali sebagai tuan rumah penyelenggara GPDRR 2022 ini, dapat menjadi ruang bagi pemerintah Indonesia dan Provinsi Bali untuk lebih mempromosikan pariwisata berbasis pengurangan risiko bencana di kancah internasional.
“Menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia, terutama Bali sebagai tuan rumah kegiatan GPDRR pada tahun 2022 mendatang. Kegiatan ini dapat menjadi ajang promosi pariwisata Bali di kancah internasional,” ungkap Wisnu Widjaja
Adapun GPDRR merupakan forum multi-pemangku kepentingan dua tahunan yang dibentuk oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meninjau kemajuan, berbagi pengetahuan dan mendiskusikan perkembangan dan tren terbaru dalam pengurangan risiko bencana.
Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang ini diperkirakan akan dihadiri oleh 182 negara yang terdiri dari pejabat tinggi pemerintah, lembaga nonpemerintah, akademisi, sektor wisata dan media.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tengah menunggu keputusan dan kesepakatan dari hasil pengkajian yang menyeluruh. Sebab banyak aspek yang harus ditinjau terkait kelayakan penyelenggaraan event besar ini. (bp)
