PULAU ODGJ: Tak sedikit ODGJ di Bali terpaksa dipasung oleh pihak keluarga agar tidak ngamuk.
DENPASAR.Balipolitika.com– Selain kaya dengan obyek wisata surga, Provinsi Bali juga kaya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) alias buduh.
Bahkan tak sedikit ODGJ yang kerap mengganggu kenyamanan masyarakat.
Berdasarkan fakta tersebut, penanganan ODGJ di Bali pun akan segera dimantapkan.
Ke depan wadah atau panti alias rumah singgah dinilai penting terkait perawatan dan penanganan ODGJ.
Apalagi ODGJ tersebut terlantar dan tidak diketahui identitasnya.
Rencana ini dibahas Komisi IV DPRD Provinsi Bali, Rabu, 11 Mei 2022.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Bali, Gusti Putu Budiarta dan dihadiri oleh anggota Komisi IV DPRD Bali.
Hadir juga Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Direktur RSJ Bangli, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Bappeda Provinsi Bali, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dan Imigrasi Denpasar.
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ mengungkapkan bahwa ODGJ yang diamankan Satpol PP jika terus dirujuk ke RSJ Bangli mengakibatkan rumah sakit penuh.
Ia mengatakan bahwa yang dibutuhkan ODGJ bukan rumah sakit, melainkan tempat perawatan bersinggah ditambah ada yang terlantar.
Beberapa juga orang yang ditemukan terlantar berasal dari luar Bali.
“Maka dari sini dibutuhkan tempat rumah singgah untuk mereka. Mudah-mudahan bisa didukung,” ucapnya.
Gusti Putu Budiarta mengatakan dewan akan mempercepat proses agar kasus ODGJ tuntas lewat rumah singgah.
“Kami akan dorong terbentuknya tim terpadu baik antar instansi yang ada di Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka penanganan ODGJ, maka kami mengundang Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Bappeda diikuti karena merancangkan regulasi yang dibutuhkan,” ujarnya. (lit/bp)
