KARANGASEM, BaliPolitika.Com- Masyarakat Karangasem dinilai sangat membutuhkan kehadiran Kapolda Bali Inspektur Jenderal Polisi Putu Jayan Danu Putra. Pasalnya, jelang hari coblosan Pilkada Serentak, 9 Desember 2020, masyarakat disajikan aksi sejumlah akun media sosial fiktif yang meresahkan masyarakat. Beberapa postingan dinilai mengandung unsur SARA dan bisa memantik konflik di akar rumput. Isu konstelasi politik nasional pun dikaitkan-kaitkan dengan Kabupaten Karangasem. Tak hanya Polda Bali, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karangasem juga dituntut lebih berani.
Merespons pernyataan Calon Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri bahwa dirinya tak masalah dikritik asalkan dilakukan dengan cara beradab dan bertanggung jawab, Ketua Fraksi Golkar DPRD Karangasem I Nyoman Sumadi tak menampik sejumlah akun medsos bodong diduga kuat menyebar berita bohong dan kampanye hitam. Sumadi menyayangkan suguhan informasi hoaks alias bohong dan kampanye hitam yang patut diduga ditujukan untuk menjatuhkan Mas Sumatri itu tidak ditindak sampai saat ini. Menyikapi fakta-fakta itu, Sumadi mengajak masyarakat Karangasem untuk lebih teliti, cermat, dan tidak mudah dihasut oleh beredarnya berita hoaks dan kampanye hitam dengan tujuan penggiringan opini yang menyesatkan.
Selain kabar atau berita hoaks dan kampanye hitam yang gencar menyerang Massker, Sumadi berharap pihak kepolisian, khususnya Kapolda Bali Inspektur Jenderal Polisi Putu Jayan Danu Putra segera bertindak. Pasalnya jika dibiarkan liar tidak tertutup kemungkinan terjadi chaos dan perpecahan di masyarakat.
Lebih lanjut, Sumadi juga menyikapi penggiringan opini soal pendapatan asli daerah yang digunakan untuk menyerang Massker. Tegasnya, pandemi Covid-19 mengguncang perekonomian seluruh kabupaten di Bali. Lebih parah dari Karangasem, dialami oleh Kabupaten Badung dan Kota Denpasar,
“Gempuran lawan mengatakan PAD turun wajib disimak lebih cermat. Sejak 2016 saat Ibu Mas menjabat ada aturan baru yang melarang pemungutan retribusi galian c yang berada di atas ketinggian 500 MDPL yang menjadi sumber terbesar pendapatan Karangasem. Sehingga tidak bisa dipungut. Belum lagi aturan perizinan yang kini diproses di provinsi. Belum lama menjabat dihadapkan pada bencana erupsi dan kini Covid-19. Jadi banyak faktor yang memengaruhi,” tutur Sumadi.
Ditambahkannya, di periode kedua kepemimpinan Mas Sumatri, Sumadi optimis PAD Karangasem bisa naik bahkan dua kali lipat. Salah satu pemantiknya adalah Perda RTRW yang mengatur soal galian C yang baru-baru ini rampung dibahas. Dengan begitu, retribusi bisa dipungut kembali. Program digitalisasi untuk mencegah kebocoran pendapatan yang dirancang Massker juga akan memberikan nilai positif. “Karena Beliau ini sudah terbukti memimpin Karangasem, ayo pilih kembali Ibu Mas lewat paket Massker. Terlebih dengan dukungan 30 DPRD, jadi semua program yang dirancang untuk kepentingan rakyat tentu akan dikawal dan realisasinya juga besar,” tegasnya di hadapan warga Banjar Babakan, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Senin (23/11/2020). (bp)
