REKONSILIASI NASIONAL: Calon Presiden RI nomor urut 2 Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Indonesia Raya (Gerindra).
DENPASAR, Balipolitika.com- Anies Baswedan menyinggung Prabowo Subianto tidak kuat jadi oposisi karena tidak bisa berbisnis.
Menanggapi sentilan itu, Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid membantah dan menegaskan sikap Prabowo memutuskan tidak menjadi oposisi karena panggilan negara.
“Pak Prabowo masuk ke pemerintahan bukan karena tidak tahan oposisi, apalagi karena selama oposisi tidak bisa berbisnis. Tapi karena panggilan bangsa dan sejarah,” tegas Nusron beberapa waktu lalu.
Keputusan bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo jelasnya semata-mata sebagai bentuk mengatasi keterbelahan di masyarakat akibat Pilpres 2019 dan gesekan di akar rumput.
“Prabowo jadi bagian dari aktor negara dan sejarah. Karena kebutuhan untuk mengatasi problem bangsa akibat keterbelahan yang menganga, pasca Pilpres 2019. Negara tidak boleh pecah dan terbelah, sehingga dibutuhkan jiwa besar Pak Prabowo untuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi. Itu bentuk rekonsiliasi nasional,” tandas Nusron Wahid.
Imbuhnya bergabungnya Prabowo ke pemerintahan bukanlah bentuk pragmatisme atau hanya mencari keuntungan semata, melainkan demi persatuan dan kesatuan Indonesia.
Pilihan tersebut terbukti tepat karena situasi yang semula panas menjadi adem dan kondusif.
Semua karena jiwa besar seorang Prabowo yang meski kalah dalam kontestasi Pilpres 2019, namun bersedia bergabung Pemerintahan Jokowi demi NKRI.
Ditambahkannya, bergabungnya Prabowo ke koalisi pemerintahan Jokowi merupakan bentuk jiwa besar untuk Indonesia.
“Itulah jiwa besar demi kesatuan Indonesia. Bukan pragmatis dan tidak tahan oposisi. Yang menikmati bukan Prabowo dan Jokowi, tapi rakyat dan bangsa Indonesia,” tutupnya. (tim/luc/bp)
