SATU VISI: Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, SH MH dan jajaran bersama DPD Hipmi Bali.
DENPASAR, BaliPolitika.Com- “Hidup adalah perjuangan dan harus memberi makna kepada lingkungan.” Demikian ungkapan mutiara Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, SH MH saat mencatat tonggak sejarah penandatanganan MoU alias Memorandum of Understanding antara PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (DPD Hipmi) Provinsi Bali terkait pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Provinsi Bali, Kamis (3/6) pagi. Simbiosis mutualisme antara kedua belah pihak terjalin dengan kesamaan visi memperkuat ekosistem keuangan lokal.
Sudharma tak menampik perekonomian Indonesia, khususnya Bali paling terdampak pandemi Covid-19. Berbeda dengan krisis moneter tahun 1998, kini tekanan ekonomi pada korporasi sampai pada sektor UMKM. Sudharma mengharapkan UMKM kian tangguh dengan pendampingan dari berbagai stakeholder, khususnya perbankan sejalan dengan upaya pemerintah dengan keluarnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah PP No. 7/2021 tentang pemberdayaan, perlindungan, dan pengembangan UMKM. “Pasal 104 UU Cipta Kerja jelas mengatur hal tersebut,” ujarnya.
Imbuhnya, Hipmi sebagai salah satu wadah pengembangan start up termasuk UMKM milenial memiliki peran strategis memberikan pendampingan lebih luas sekaligus melahirkan bibit unggul UMKM yang tangguh. “Kita pahami ke depan UMKM kita harus digital. Hipmi memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengawal cita-cita tersebut. Termasuk UMKM go digital. Sekarang tanpa hal tersebut mungkin pemasaran hanya merambah lokal. Dengan digitalisasi produk maupun sistem pembayaran tentunya UMKM kita akan bisa merambah pasar internasional,” tegasnya sembari menyebut MoU Bank BPD Bali- Hipmi akan ditindaklanjuti dengan pembinaan dan pendanaan dari Bank BPD Bali.
“Kami mengharapkan support dari Hipmi Bali. Keberhasilan pemerintah, keberhasilan Bank BPD Bali adalah tanggung jawab stakeholder. Tidak bisa kita berdiri sendiri apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19. Mari kita saling menyatukan pikiran, bergandengan tangan untuk bisa mewujudkan keberhasilan bersama,” harapnya. Lebih jauh, Sudharma merinci porsi UMKM Bank BPD Bali menjangkau 39% dari total kredit yang disalurkan. Jauh dibandingkan nasional yang hanya 27% pada 2018. “Pemerintah sendiri sudah mengambil ancang-ancang menaikkan porsi UMKM menjadi 30% untuk penyaluran kredit. Kami tetap sesuai dengan visi berjalan di rel untuk bisa mendampingi UMKM dan pemerintah saat ini sudah memberikan relaksasi kepada UMKM, baik dalam bentuk restrukturisasi kredit. Khusus KUR juga ada subsidi bunga. Kini 3 % hingga Desember 2021,” urainya.
“Kita mengharapkan UMKM ini eksis merespons ditambahnya porsi UMKM untuk KUR tanpa anggunan hingga Rp 100 juta hingga penyaluran KUR super mikro yang menyasar entrepreneur milenial. Semoga kerja sama ini bisa diperluas sehingga bisa memperkuat basis data dan mengokohkan ekosistem keuangan di Bali. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa memberikan kekuatan kepada kita bersama untuk mengabdi kepada negara, khususnya Bali,” tandasnya. (bp)
