BANGUN EKONOMI BERKELANJUTAN: Presiden Joko Widodo (baju merah) menegaskan bahwa Blue, Green, and Circular Economy memiliki potensi dan keuntungan besar untuk pembangunan ekonomi global berkelanjutan. Menjaga kelestarian mangrove adalah salah satu perwujudan nyata tersebut. Provinsi Bali menjadi percontohan pelestarian mangrove di Indonesia.
DENPASAR, Balipolitika.com- Blue, Green, and Circular Economy memiliki potensi dan keuntungan besar untuk pembangunan ekonomi global berkelanjutan.
Implementasinya dapat menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru, mengurangi sampah dari berbagai sektor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Isu-isu lingkungan seperti polusi karbon, degradasi laut dan tanah, hingga sampah plastik mendorong urgensi penerapan pendekatan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya secara virtual pada Side Event Pertemuan Sherpa ke-2 Presidensi G20 Indonesia, yang dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur baru-baru ini.
Seperti judulnya, acara seminar ini mengulas secara detail mengenai tiga pendekatan ekonomi berkelanjutan, yaitu ekonomi biru, hijau, dan sirkular yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dimoderatori oleh Track Chair Sustainable and Livable Planet Y20 Indonesia, Hanny Chrysolite, seminar berjudul “Blue, Green, and Circular Economy: The Future Platform for Post-Pandemic Development” memulai pembahasan dari penjelasan konsep ekonomi biru, hijau, dan sirkular.
“Pendekatan ini menggabungkan potensi pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan inklusi manusia untuk menuai manfaat dalam konsep yang lebih holistik,” ungkap Andreas Schaal, selaku Direktur Global Relations OECD dan Sherpa OECD untuk G7, G20, dan APEC, sekaligus salah satu dari empat panelis yang hadir pada acara ini.
Masih banyak tantangan yang harus diselesaikan untuk mengimplementasikan pendekatan ekonomi ini secara matang.
“Ada tiga tantangan yaitu masih perlunya perubahan sikap dan cara pandang menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan, kurangnya dukungan finansial, dan belum adanya insentif yang baik untuk penerapan konsep-konsep ini,” ungkap Direktur Eksekutif CSIS dan Co-Chair T20 Indonesia Yose Rizal Damuri.
Konsep ekonomi biru, hijau, dan sirkular bukanlah konsep baru.
Tetapi, dunia baru tersadar akhir-akhir ini akan pentingnya melakukan transformasi dalam pendekatan ekonomi global sehingga menjadi berkelanjutan.
Indonesia sendiri sudah mulai menerapkan ketiga pendekatan ekonomi tersebut.
Deputi Menteri Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan, konsep ekonomi biru, hijau, dan sirkular telah diterapkan dalam Visi Indonesia 2045 di prioritas nomor 1 dan 6.
Ekonomi biru selanjutnya juga telah dibawa dalam pembahasan di Development Working Group dan agenda di ASEAN.
Sementara itu, Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN Boediastoeti Ontowirjo menambahkan bahwa BRIN telah berkolaborasi dengan sektor swasta untuk mengembangkan model ekonomi hijau dan sirkular, seperti contoh dalam pengolahan limbah cair kelapa sawit menjadi biogas sumber listrik di Riau.
Sebagai penutup, ada tiga pesan yang dapat disimpulkan dari kegiatan seminar ini.
Pertama, pergeseran ke arah ekonomi biru, hijau, dan sirkular harus ditempuh karena adanya peluang dan manfaat yang bisa dipetik.
Kedua, Indonesia telah berkontribusi dalam merealisasikan wacana global bertransisi ke model ekonomi berkelanjutan melalui berbagai program dan aksi nyata di forum G20.
Ketiga, forum G20 dapat memfasilitasi dialog, saling berbagi pengetahuan, teknologi, dan juga best practices dalam ekonomi berkelanjutan.
Dalam closing remark-nya, Co-Sherpa G20 Indonesia (Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian) Edi Prio Pambudi menyampaikan pihaknya berharap berangkat dari seminar di Labuan Bajo.
“Kita akan dapat membangkitkan semangat dan kesadaran baru bagi para peserta untuk menjadikan kolaborasi ekonomi hijau, biru, dan sirkular sebagai konsep terpadu di dalam forum G20,” ucapnya.
Turut hadir dalam acara ini yakni para Sherpa dan delegasi dari berbagai negara anggota G20 dan negara undangan, para perwakilan organisasi internasional, Mr. Joo-Ok Lee dari World Economic Forum, representatif Working Groups dan Engagement Groups G20, serta sejumlah pelaku bisnis.
Menariknya, dalam posisi Presiden Jokowi fokus pada keberlangsungan Blue, Green, and Circular Economy, Provinsi Bali yang menjadi tuan rumah utama KTT G20 justru berencana membabat mangrove dengan dalih membangun terminal LNG di Tahura Ngurah Rai.
Sejumlah izin untuk melakukan aksi pembabatan mangrove itu pun sudah dikantongi, termasuk izin prinsip yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster.
Terminal LNG Sidakarya ini berawal dari Memory of Understanding (MoU) antara Gubernur Bali, Wayan Koster dengan PLN pada 21 Agustus 2019.
Dalam MoU tersebut kewajiban Gubernur Bali Wayan Koster adalah menyediakan lahan untuk Terminal LNG dan menunjuk Perusahaan Daerah (Perusda) untuk membuat perusahaan yang mengurus Terminal LNG.
Setelah Gubernur Wayan Koster menunjuk Perusda dibentuk PT Dewata Energi Bersih (PT DEB) untuk melakukan joint feasibility study dengan Indonesia Power pada tahun 2021.
Selanjutnya di tahun 2021 UPTD KPHK Tahura Ngurah Rai juga mengubah area proyek Terminal LNG yang awalnya blok perlidungan menjadi blok khusus.
Di sisi lain, DPRD Bali saat ini menggodok perubahan Perda RTRWP Bali untuk mengakomodir Terminal LNG karena pada 21 April 2021 Gubernur Bali Wayan Koster sudah menerbitkan izin prinsip.
PT. DEB selaku pemrakarsa menyampaikan PT. DEB telah memiliki izin prinsip dari Gubernur Bali melalui Surat No.671/3023/V/Disnakeresdm tanggal 21 April 2021, Surat Dukungan Gubernur Bali No.B.23.671/1390/V/DISNAKERESDM tanggal 22 Februari 2022 perihal Dukungan Percepatan Pembangunan Terminal LNG Sidakarya sebagai Fasilitas Pendukung Infrastruktur Ketenagalistrikan Provinsi Bali.
PT.DEB juga mengatakan pihaknya telah mengantongi berbagai izin.
Pertama, persetujuan kerjasama strategis penggunaan lahan Tahura yang telah diterbitkan melalui Surat Dirjen KSDAE Nomor S.372/KSDAE/RKK/KSA/ 0/3/2022.
Kedua, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang darat yang telah diterbitkan melalui OSS dengan nomor 04042210215171063.
Ketiga, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang telah diterbitkan melalui OSS dengan nomor 28042210515100009.
Berbagai izin ini diutarakan dalam sosialisasi di Desa Adat Intaran Sanur pada 21 Mei 2022 dan ditulis terang benderang di berbagai media melalui mantan Bendesa Adat Buduk yang kini menjabat Humas PT DEB, Ida Bagus Ketut Purba Negara. (bp)
