BADUNG, BaliPolitika.Com- Gejolak “penghianatan” terhadap suara akar rumput Golkar Badung yang memilih I Gusti Ngurah Agung Diatmika-I Wayan Muntra sebagai sosok pembaharu di Pilkada 2020 memuncak. Senin (7/9/2020) 57 kader militan parpol berlambang beringin menyatakan mundur dari kepengurusan. Mereka terdiri atas pengurus desa (PD) dan pengurus kecamatan (PK) se-Badung.
Seluruhnya mengaku kecewa dan menyebut elit Golkar “buta tuli” terhadap penunjukkan Diatmika-Muntra sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Badung sesuai surat pengantar rekomendasi bernomor 004/KRBB/BDG/VII/2020 tertanggal 30 Juli 2020. Surat itu ditandatangani Ketua DPD II Golkar Badung, I Wayan Suyasa, Sekretaris DPD II Golkar Badung, AA Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Ketua DPC Gerindra Badung, I Wayan Disel Atawa, Sekretaris DPC Gerindra Badung, I Ketut Sugiana, Ketua DPD NasDem Badung, I Putu Gede Suyantha, Sekretaris DPD NasDem Badung, I Gede Suardika, dan Ketua KRBB AA Bagus Tri Candra Arka.
Wayan Sumantra Karang, Ketua Sentra Organisasi Karyawan Swadiri (SOKSI) Badung menegaskan ada enam alasan yang melatarbelakangi keputusan mundur massal tersebut. Pertama, DPD 1 Golkar Bali tidak menjalankan mandat dan arahan Munas Partai Golkar pada 4 Desember 2019, yakni memprioritaskan dan memberikan ruang penuh kepada kader yang ingin maju pilkada. Kedua, DPD 1 Golkar Bali tidak menghormati proses dan mekanisme di internal partai. Ini terbukti dengan pemberian rekomendasi di Badung yang tidak melalui prosedur yang dilalui oleh DPD II Golkar Badung dan DPD 1 Golkar Bali bersama koalisi (Koalisi Rakyat Badung Bangkit/KRBB, red) yang diketuai dan diprakarsai oleh Golkar.
Ketiga, mengabaikan aspirasi di bawah sehingga kader merasa tidak dihargai. Padahal secara realita yang dibuktikan pada Pileg 2019 Golkar “dihabisi” meski mendukung PDI Perjuangan dan memenangkan Nyoman Giri Prasta pada 2015 silam. Partai Golkar tidak mendapat manfaat apapun. Sebaliknya justru “dirugikan” akibat adanya banyak tekanan politik PDI Perjuangan yang berimbas pada penurunan jumlah kursi di DPRD Badung dan DPRD Provinsi Bali.
“Keempat, kami meminta kepada DPD II Golkar Badung dan Ketua DPD 1 Golkar Bali untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan kepada DPP tentang prosedur dan mekanisme yang telah dilalui dan dilakukan oleh Partai Golkar maupun koalisi,” ucap Sumantra Karang.
Lebih lanjut, pada poin kelima, pengurus dan kader Golkar Badung mengaku kecewa dengan sikap Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, NTB, NTT Partai Golkar, Gede Sumarjaya Linggih serta anggota pemenangan Wilayah Bali, NTB, NTT Partai Golkar, I Putu Yudha Suparsana. “Yang terkesan arogan dengan elit partai di Bali yang berakibat pada keputusan sepihak dalam Pilkada Badung. Sehingga kader Badung di bawah menjadi korban,” tulis kader merujuk surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Ketua DPD 1 Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry.
“Kami meminta DPP Partai Golkar untuk menertibkan oknum DPP yang tidak memberikan informasi yang benar kepada Ketua Umum (Dr. Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., red),” ungkap kader Beringin Badung. (bp)
