TABANAN, BaliPolitika.Com– Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, Minggu (22/11/2020) menyajikan banyak hal menarik. Salah satu yang mencuri perhatian adalah pernyataan I Komang Gede Sanjaya bahwa seorang calon bupati/walikota haruslah terlebih dahulu menjabat sebagai anggota DPR.
“Maka dari itu, pengalaman saya, harapan saya, mohon maaf jika ingin jadi pemimpin ya diawali dulu dari bawah. Minimal kita jadi anggota DPR-lah. Karena apa? Dengan kita menjadi anggota DPR sudah barang tentu kita menjalankan tiga fungsi itu: fungsi budgeting, legislasi, dan kontroling,” ucap Sanjaya yang merupakan pasangan Made Edi Wirawan, anggota DPRD Tabanan tiga periode asal Desa Beraban, Kecamatan Kediri.
Merespons hal itu, I Dewa Nyoman Budiasa, Calon Wakil Bupati Tabanan nomor urut 2 bertanya apakah Sanjaya serius merupakan pendukung Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi. Sembari menegaskan terinspirasi dengan karier politik sang presiden, Dewa Budiasa menyebut Jokowi yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961 dan terpilih menjadi Presiden RI ke-7 serta menjabat sejak 20 Oktober 2014 bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla tidak pernah duduk sebagai anggota DPR.
“Karier Jokowi di birokrasi diawali dengan menjabat Walikota Surakarta (Solo) sejak 28 Juli 2005 sampai 1 Oktober 2012 didampingi F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil wali kota. Sejak 15 Oktober 2012 sampai 16 Oktober 2014 Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta didampingi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai wakil gubernur. Dari pengusaha mebel jadi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, kemudian Presiden Republik Indonesia. Apa karena tidak pernah jadi anggota DPR Beliau akhirnya tidak paham aturan dan regulasi?” tanya Dewa Budiasa ditemui seusai debat.
Jika dirinya bersama Anak Agung Ngurah Panji Astika dinilai tak pantas jadi Bupati dan Wakil Bupati Tabanan, Dewa Budiasa bertanya balik kepada Sanjaya soal posisi Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi. “Berarti Mas Gibran juga tidak pantas dong jadi Calon Walikota Solo karena tidak pernah duduk sebagai wakil rakyat?” tanyanya.
Di luar Jokowi, Dewa Budiasa menjadikan sosok Walikota Surbaya, Tri Rismaharini sebagai contoh. “Beliau tidak pernah duduk sebagai anggota DPRD, tapi prestasinya diakui dunia. Sebelum jadi wali kota, Ibu Risma menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya dan Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya (Bappeko) hingga tahun 2010,” tandasnya.
Lebih lanjut, Dewa Budiasa menyebut mantan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, mantan Bupati Badung Anak Agung Gede Agung, dan Bupati Klungkung I Wayan Suwirta juga tidak pernah duduk sebagai anggota DPRD. “Apakah karena Beliau-beliau ini tidak pernah duduk di kursi DPRD lalu kita bisa mengatakan daerah yang dipimpinnya jadi mundur?” tanya Sekretaris Jenderal Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) pusat itu sembari tersenyum. (bp)
