Informasi: Rubrik Sastra Balipolitika menerima kiriman puisi, cerpen, esai, dan ulasan seni rupa. Karya terpilih (puisi) akan dibukukan tiap tahun. Kirim karya Anda ke [email protected].

Politik

Diboikot Fraksi Golkar, GP: (Kalau Saya) Malu Terima Gaji Banyak

Sidang LKPJ Bupati Badung 2023

PANAS: Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menjawab pertanyaan awak media soal ketidakhadiran seluruh anggota Fraksi Golkar DPRD Badung dalam Penutupan Sidang Paripurna Masa Persidangan Pertama DPRD Kabupaten Badung Tahun 2024, Kamis, 18 April 2024.

 

BADUNG, Balipolitika.com Tensi politik di Kabupaten Badung benar-benar panas menyongsong hajatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Rabu, 27 November 2024. 

Salah satu indikasinya adalah ketidakhadiran total seluruh anggota Fraksi Golongan Karya (Golkar) dalam Penutupan Sidang Paripurna Masa Persidangan Pertama DPRD Kabupaten Badung Tahun 2024 dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Badung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2023 di Ruang Sidang Utama Gosana Kantor DPRD Kabupaten Badung, Kamis, 18 April 2024.

Dari total 40 anggota DPRD Badung masa bakti 2019-2024, sidang paripurna itu diikuti oleh 30 anggota dewan. 

7 dari alias 10 orang wakil rakyat yang absen adalah anggota Fraksi Golkar. 

Belum diketahui apa yang menjadi alasan seluruh anggota Fraksi Golkar DPRD Badung kompak tidak hadir, namun terdengar selentingan di ruangan sidang bahwa telah terjadi boikot.

“Golkar boikot Sidang Paripurna DPRD Badung dalam rangka LKPJ Bupati Badung 2023,” tulis salah seorang anggota dewan yang mengikuti sidang paripurna kepada redaksi balipolitika.com, Kamis, 18 April 2024 pukul 11.34 Wita. 

Saat dilakukan kroscek langsung di ruangan sidang, memang tidak ada satu pun anggota Fraksi Golkar yang mengikuti Penutupan Sidang Paripurna Masa Persidangan Pertama DPRD Kabupaten Badung Tahun 2024.

Disinggung soal ketidakhadiran kompak alias boikot tersebut, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menjawab santai namun terkesan “menggigit”.

“Nggak ngerti saya. Yang ngundang ke sini kan DPRD. Kalau misalkan saya sebagai itu (anggota DPRD Badung, red) kan malu saya terima gaji banyak. Keluar negeri juga. Begitu juga ada keluar daerah, dapat uang. Kita tugasnya untuk melaksanakan tugas negara karena gaji itu tidak hadir, itu memang diberikan kepada masing-masing pribadi orang. Dan saya ingin buktikan membangun Badung ini bersama-sama. Tanpa kelompok yang tidak hadir pun, kami harus berjalan,” tandas politisi yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Badung diwawancarai langsung, Kamis, 18 April 2024. (bp/ken)

Berita Terkait

Baca Juga
Close
Back to top button

Konten dilindungi!