KARANGASEM, BaliPolitika.Com– Tak hanya aman dari Covid-19, masyarakat Karangasem juga dituntut menggunakan kecerdasan menyongsong Pilkada Serentak, 9 Desember 2020. Dengan analisa dan kemauan masyarakat untuk berpikir lebih cermat, maka akan diketahui bahwa “serangan” bertubi-tubi yang dialamatkan pada pasangan calon (petahana) I Gusti Ayu Mas Sumatri- I Made Sukarena sejatinya adalah penggiringan opini semata.
Salah satu yang menarik adalah penggiringan agar masyarakat Karangasem memilih Dana-Dipa dengan dalih akan menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten Badung yang dipimpin oleh kader PDI Perjuangan, I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa. Upaya itu dilakukan secara kompak oleh sejumlah akun facebook. Salah satunya akun facebook Van Darmika. Lewat penelusuran yang dilakukan, akun ini kerap mengunggah informasi tentang aktivitas politik anggota DPR RI PDIP, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan. Ada 13 postingan positif terkait Alit Kelakan yang diunggah akun tersebut. Terdapat pula postingan menyangkut aktivitas Giri Prasta dan Ketut Suiasa.
Patut diduga Van Darmika yang pada postingan lain menyebut Mas Sumatri tidak pernah turun ke masyarakat ini adalah simpatisan PDI Perjuangan. Sebagaimana diketahui PDIP dengan kekuatan penuh kini mengincar Kabupaten Karangasem dipimpin langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster.
Upaya penggiringan opini memilih Dana-Dipa agar mendapatkan imbalan dari Kabupaten Badung ini disentil seorang petani bernama I Nengah Sumerta. Dikatakannya, Badung adalah kabupaten dengan efek resesi terburuk saat ini sebagai imbas Covid-19. Terangnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung hancur lebur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Badung juga harus direvisi skala prioritasnya. Dengan kata lain, Badung sedang benar-benar mengencangkan ikat pinggang.
“Jadi berharap Badung akan membantu kabupatenmu (Karangasem, red) karena partai bupatinya sama adalah sikap politik yang sangat menyedihkan. Jangan rendahkan kabupatenmu sendiri. Menerima bantuan adalah hal yang wajar, tetapi menggantungkan keberhasilan program kerja dari bantuan kabupaten lain adalah bentuk penistaan diri,” ucap pria yang dikenal sangat membumi dengan berbagai lapisan masyarakat itu.
Kemungkinan Badung Bangkrut disampaikan Ketua DPRD Badung, Putu Parwata 26 Februari 2020 silam. Dikutip dari balipost.com, politisi PDI Perjuangan ini menggambarkan kebutuhan operasional Pemkab Badung selama setahun antara lain berupa belanja pegawai mencapai Rp 3,5 triliun dan program-program Rp 2 triliun sehingga menghabiskan anggaran kurang lebih Rp 5,5 triliun. Hingga September 2020, diketahui pendapatan pajak daerah Badung hanya terealisasi Rp 1.313.910.079.747 atau 59,72% dari target Rp 2.200.196.693.545.
Target ini telah diturunkan berulangkali. Ketua Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) yang juga Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa sebelumnya mengungkapkan dari hasil kajian serta usulan dewan, APBD 2020 Badung final di angka Rp 6,3 triliun lebih. Pendapatan dirancang turun, yakni Rp 5,3 triliun. Kala itu, dalam rangka melengkapi RPJMD Pemkab Badung, Arnawa menyebut pihaknya juga merancang asumsi PAD tahun 2020 sebesar Rp 5,7 triliun dan RAPBD Rp 6,7 triliun.
“Mengacu data-data resmi ini diketahui bahwa Pemkab Badung untuk belanja pegawai saja tak punya uang apalagi harus membantu Karangasem. Saya berharap masyarakat bisa berpikir lebih kritis agar tidak mudah digiring ke hal-hal yang tidak masuk akal. Mari jadi masyarakat cerdas,” pesan Nengah Sumerta. (bp)
