Badung (BaliPolitika.Com) – Pemerintah Kabupaten Badung Bali memastikan program pembangunan dan kesejahteraan untuk masyarakat dipastikan tetap berjalan di tengah situasi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini.
“Terlebih saat ini kami di Badung memiliki cadangan dana sebesar Rp500 miliar yang bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat Badung,” ujar Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta di Mangupura, Rabu.
Pihaknya telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis yang dilakukan dalam penanganan COVID-19 diantaranya, menggratiskan biaya PDAM, pemberian sembako untuk masyarakat paling terdampak (keluarga kurang mampu/keluarga penerima manfaat), insentif untuk masyarakat Badung yang terkena PHK atau dirumahkan.
Selain itu, Pemkab Badung juga telah menyiapkan rumah singgah untuk pekerja migran Indonesia yang tiba dari luar negeri dan bagi tenaga kesehatan, pembiayaan BPJS, pengadaan masker untuk masyarakat Badung serta pengadaan alat pelindung diri serta insentif kepada tenaga medis.
Bupati Giri Prasta menjelaskan hasil capaian pembangunan Kabupaten Badung selalu lebih baik dari capaian provinsi dan nasional berdasarkan indikator makro. Realisasi pendapatan Kabupaten Badung periode tahun 2015-2019 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Untuk tahun 2019, realisasi pendapatan Kabupaten Badung sebesar Rp5,7 triliun atau naik 6,44 persen dari realisasi pendapatan tahun 2018 sebesar Rp5,4 triliun. Hal serupa terjadi dengan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung yang selalu mengalami tren positif pertahunnya selama periode tahun 2015-2019.
“Untuk tahun 2019, realisasi PAD Badung sebesar Rp4,835 triliun atau meningkat Rp279,472 miliar dari realisasi PAD Tahun 2018 sebesar Rp4,555 triliun,” ungkapnya.
Selain itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Badung, pertumbuhan ekonomi Badung periode 2014-2019 tercatat selalu konsisten berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan nasional dengan capaian angka rata-rata 6 persen
“Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung selalu mengalami peningkatan mengikuti perkembangan ekonomi regional yang fluktuatif,” kata Bupati Giri Prasta.
Ia menambahkan, pihaknya bersyukur serta menyampaikan terima kasih kepada semua unsur terkait, terkait dengan capaian pembangunan Kabupaten Badung dalam kurun waktu empat tahun masa kepemimpinannya bersama Wabup I Ketut Suiasa.
Sebelumnya, Pemkab Badung juga sudah menerima penghargaan dari BPK RI berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019.
“Meski dalam kesibukan kita menghadapi pandemi COVID-19, kami tetap mampu memberikan hasil terbaik dengan menyelesaikan LKPD tahun anggaran 2019 dengan baik dan tepat waktu,” ujar Bupati Giri Prasta.
Ia menjelaskan, laporan Keuangan Pemkab Badung sudah memenuhi empat indikator yang ditetapkan oleh BPK diantaranya pertama adalah laporan keuangan harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan, kedua mengenai kelengkapan bukti yang memadai, ketiga pengendalian intern harus baik serta yang keempat penyusunan harus sesuai undang-undang.
Meskipun begitu, menurut Bupati Giri Prasta, opini WTP dari BPK bukan berarti tidak adanya kekurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu setiap catatan BPK sesuai LHP yang diterima secepat mungkin akan ditindaklanjuti sesuai petunjuk BPK.
“Kami akan patuh, melakukan pengelolaan keuangan dengan akuntabel dan selalu mengikuti petunjuk BPK. Opini BPK ini pula merupakan output dari itu semua, penggunaan keuangan kita sudah dianggap baik dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Dan perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat bahwa APBD Kabupaten Badung terbuka untuk umum dan tidak ada yang ditutupi,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, pihaknya mengapresiasi kinerja jajaran pemerintahan Kabupaten Badung dalam menyelesaikan LKPD 2019 tersebut.
“Kami selaku pimpinan legislatif memberikan apresiasi atas kinerja eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Badung atas kerja kerasnya sehingga pada tahun ini kembali berhasil meraih predikat opini WTP dari BPK atas hasil pemeriksaan LKPD tahun 2019. Ini merupakan bukti yuridis bahwa Badung selalu transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
