MAKIN KAYA: Ketua DPRD Badung, Putu Parwata menerima audiensi jajaran manajemen PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Senin, 17 Oktober 2022.
MANGUPURA, Balipolitika.com- PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menyambangi Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, Senin, 17 Oktober 2022.
Kehadiran para petinggi BPD Bali ini terkait rencana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung sebesar Rp300 miliar.
Putu Parwata mengatakan pihaknya ingin melakukan sinkronisasi awal terkait rencana Pemkab Badung menyertakan modal di BPD Bali.
“Kami telah melakukan koordinasi dengan BPD Bali terkait rencana pemerintah menyertakan modal Rp300 miliar. Dalam hal ini kami ingin melakukan sinkronisasi lebih awal,” ungkapnya.
Terangnya Pemkab Badung menganggarkan Rp300 miliar pada APBD Perubahan 2022 hingga APBD Induk 2023. Anggaran ini guna menambah penyertaan modal di BPD Bali.
“Jadi tahun ini 2022 pemerintah sudah dapat menaikkan PAD dari rancangan Rp1,8 triliun sudah terlampaui hampir Rp2,1 triliun. Jadi ada kelebihan dana Rp300 miliar. Dana ini digunakan secara produktif salah satunya menambah saham di BPD,” terangnya.
Penyertaan dana di BPD Bali, dipandang menguntungkan karena BPD Bali memberikan keuntungan 26 persen dari modal yang disertakan. Hal ini terbukti dalam penanganan Covid-19 di 2019 dan 2020 menggunakan hasil dari penyertaan modal.
“Jadi ini kami berpendapat sangat patut dan layak untuk ditempatkan kembali sesuai peraturan daerah Rp 300 miliar. Harapannya adalah BPD bisa memberikan kontribusi kembali, jadi uangnya itu bersifat produktif,” ujarnya.
Karena itu, ungkap Sekretaris DPC PDI Perjuangan ini akan mendorong agar dalam Perda Penyertaan Modal dapat dirancang hingga 2024 dengan total dana yang disertakan Rp1,8 triliun.
“Itu target kami, sehingga Perda yang ditetapkan nanti sifatnya fleksibel. Kalau dananya besar dan surplusnya besar maka kami akan maksimalkan penyertaan di BPD, karena seharusnya pemegang saham menyertakan modal Rp4 triliun, sekarang baru Rp2 triliun dari pemegang saham. Jadi Badung akan mendorong Rp1,8 triliun hingga 2024, tentunya kami akan putuskan sama-sama dengan pemerintah,” jelasnya.
Dikatakan, penyertaan modal akan dilakukan secara bertahap, yakni Rp50 miliar pada APBD perubahan 2022 dan sisanya pada APBD Induk 2023.
“Kemudian kalau progress pendapatan Badung bagus maka kita dorong di perubahan 2023 dan induk 2024, sehingga betul-betul BPD sehat dan Badung mendapatkan pendapatan tambahan dari hasil dividen,” pungkasnya. (bp)
