TAAT ADMINISTRASI: Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya,S.E.,M.M, hadiri penyerahan LKPD Unaudited Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se -Bali Tahun Anggaran 2023 di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Jumat, 22 Maret 2024.
TABANAN, Balipolitika.com– Wujudkan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya,S.E.,M.M, hadir dalam penyerahan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Unaudited Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se -Bali Tahun Anggaran 2023 yang dilangsungkan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Jumat, 22 Maret 2024.
Dalam penyerahan laporan yang dilakukan secara sertentak dan disaksikan langsung oleh Ketua dan Wakli Ketua DPRD Provinisi Bali tesebut, turut hadir, PJ Gubernur Bali, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, Kepala Daerah se-Provinsi Bali dan para Sekda dan Inspektur se-Bali serta undangan terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sanjaya turut didampingi oleh Sekda, Inspektur dan Jajaran Pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini merupakan amanat sebagaimana yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Gubernur/Bupati/Wali Kota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK, laporan hasil pemeriksaaan atas laporan keuangan daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
Di samping itu, pemeriksaan ini juga menjadi tolak ukur atas pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan dari BPK kepada pemerintah daerah.
Sanjaya dalam hal ini memberikan dukungan penuh, dimulai dari proses pengumpulan data reviu inspektorat, hingga pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.
Ungkapnya itu merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melaporkan laporan keuangan pemerintah daerah untuk melaporkan hasil pengelolaan keuangan daerahnya ke dalam sebuah laporan keuangan yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada para pemangku kepentingan.
Hal ini sekaligus sebagai upaya mewujudkan citra Pemerintah Kabupaten Tabanan yang transparan.
Sanjaya sekaligus berterima kasih kepada Tim BPK RI Provinsi Bali atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada tim di Pemerintah Kabupaten Tabanan terkait tata cara mengelola keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna memastikan, bahwa laporan keuangan daerah Kabupaten Tabanan dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan profesional.
Melalui sambutannya, Kepala Perwakilan Tim BPK RI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah se-Bali atas kekompakan kerja sama dan kesungguhannya dalam penyampaian laporan keuangan masing-masing daerah.
Pihaknya sekaligus mengapresiasi Provinsi Bali atas capaian-capaiannya yang luar biasa dalam beragai bidang di tingkat nasional.
“Astungkara, puji syukur kita ucapkan karena pada hari ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Bali tahun anggaran 2023 dapat kami terima secara serentak dan disaksikan langsung oleh Gubernur Bali, beserta jajaran dan juga Bapak-Bapak Bupati, Kepala Daerah atau yang mewakili,” ujar Satria Prawira.
Ia menambahkan bahwa laporan keuangan terdiri dari 7 laporan, laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca, arus kas, operasional, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pemeriksaan ini merupakan langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Serta menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali beserta jajarannya dalam menghasilkan laporan keuangan berkualitas dan memberikan opini atas Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Diharapkan juga, bahwa Pemerintah Kabupaten Tabanan dapat mempertahankan Opini WTP yang telah dirah pada tahun-tahun sebelumnya. (bp/ken)
