IRIT: Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (DPD PUTRI) Bali, I Gusti Ayu Agung Inda Trimafo Yudha.
DENPASAR, BaliPolitika.Com- Pembukaan kran pariwisata Bali untuk dunia internasional kembali berembus. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan hal itu saat meninjau kegiatan vaksinasi di Gianyar, Bali pada Selasa (16/3/2021) silam. Sayangnya, pembukaan kran turis asing ini tidak dibarengi dengan perhelatan akbar Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia ke-8 (Munas Kadin VIII) 2-4 Juni 2021 di Nusa Dua, Bali. Mundur ke tanggal 30 Juni 2021, agenda munas sekaligus suksesi Kadin yang mempertemukan Presiden Direktur/CEO Indika Energy Tbk, Arsjad Rasjid dan Presiden Direktur PT Bakrie & Brothers Tbk, Anindya Novyan Bakrie itu pun pindah ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Disinggung soal batalnya Munas Kadin VIII digelar di Pulau Dewata Bali, Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (DPD PUTRI) Bali, I Gusti Ayu Agung Inda Trimafo Yudha memilih irit bicara. “Saya di Bali pengennya rame saja. Masalah Munas Kadin VIII itu urusan internal. Saya merespons datar saja. Saya lebih melihat kebijakan jangka panjang saja. Contohnya pariwisata Bali buka dan memberikan efek domino bagi masyarakat. Dengan kata lain, ada imbas positif bagi perekonomian masyarakat secara berkesinambungan,” tandasnya.
Imbuh Gek Inda, sapaan akrabnya, perihal Munas Kadin VIII digelar kapan, di mana, dan sebagainya itu merupakan urusan internal Kadin. “Dulu saya pernah ikut jadi Wakil Ketua Kadin Bali di Bidang Lingkungan Hidup. Saya sekarang tidak di sana. Jadi saya tidak tahu. Tidak jadinya Munas Kadin VIII seharusnya amanah dari Kadin sendiri. Secara keanggotaan PT Bali POD Coklat terdaftar sebagai anggota Kadin,” jelasnya.
Lebih jauh disinggung soal denyut pariwisata Bali pasca pandemi Covid-19 merayakan “ulang tahun” ke-1 pada Maret 2021 lalu, Gek In menjawab para pengusaha terdampak pandemi virus SARS-CoV-2 sejak Desember 2019. “Bagi kami pandemi Covid-19 dimulai Desember 2019 meskipun kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo 2 Maret 2020. Kini, syukur ada program Work from Bali (WFB) oleh pemerintah. Sudah bisa paling tidak mengimbangi batalnya Munas Kadin VIII di Bali. Saya berterima kasih ada program WFB Kementerian Pariwisata ini,” tutupnya. (tim/bp)
