Pemerintahan

Mulai 2023, Bali Wajib Cicil Utang PEN Rp 190 M Setahun

Takut Bunga, Utang Rp 2,5 T untuk PKB Menciut Rp 1 T

PUSAT KEBUDAYAAN BALI: Gubernur Bali Wayan Koster saat memaparkan rencana pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung.

 

DENPASAR, BaliPolitika.Com– Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali tentang penyampaian jawaban Gubernur Bali terhadap pandangan umum fraksi atas raperda tentang perubahan APBD tahun 2021 digelar Kamis (23/9/2021). Secara prinsip, Gubernur Bali menerima usulan dan masukan atas upaya mengatasi pendapatan asli daerah yang stagnan. 

Dalam pembahasan lebih lanjut, rapat kerja digelar antara Pansus Perubahan APBD 2021 dengan TAPD  Provinsi yang dipimpin Sekda Provinsi Bali. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry. Dalam rapat kerja tersebut disepakati pinjaman PEN untuk program Pusat Kebudayaan Bali sebesar Rp 1,5 T. Artinya pinjaman sebesar Rp 2,5 T berkurang Rp 1 T. Pengurangan utang ini dilakukan karena Departemen Keuangan RI mempersyaratkan bunga. 

“Diharapkan juga realisasi pinjaman Rp 1,5 T tersebut dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku, serta tepat guna, dan tepat sasaran,” terang Sugawa Korry, Kamis (23/9/2021).

Ungkapnya rapat menyetujui strategi mengatasi defisit tahun anggaran 2021 sebesar Rp 500 miliar lebih melalui pinjaman jangka pendek di BPD Bali dalam dua tahap mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku.

Mengingat beban anggaran pada tahun-tahun yang akan datang cukup berat, di antaranya penyediaan anggaran untuk pemilu sebesar Rp 100 M mulai tahun 2022, kewajiban cicilan PEN sekitar Rp 190 M mulai tahun 2023, dan kewajiban membayar pinjaman jangka pendek di BPD Bali yang digunakan untuk menutup defisit 2021, maka diharapkan semua pimpinan partai politik melakukan lobi-lobi ke induk partai atau fraksi DPR RI masing-masing sehingga upaya revisi Undang-Undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah terlaksana segera dan terwujud payung hukum yang berkeadilan di mana Bali sebagai daerah tujuan pariwisata.

Diketahui, rapat paripurna pengesahan perubahan APBD 2021 disepakati dilaksanakan 27 September 2021. Setelah rapat kerja pansus dengan TAPD provinsi ditutup, dilanjutkan dengan rapat kerja banggar dengan TAPD Provinsi Bali membahas rencana pembahasan APBD induk 2022 dengan kesepakatan KUA/PPAS anggaran induk 2022 yang dibahas beberapa kali, ditandatangani tanggal 27 September 2021. Sidang paripurna penyampaian nota keuangan APBD Induk 2022 disepakati pada 30 September 2021 mendatang. (tim/bp)

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
You cannot copy content of this page
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker