BADUNG, BaliPolitika.Com- Meski tumbuh negatif -12,21 persen di triwulan IV tahun 2020, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat perekonomian Pulau Dewata terdongkrak 0,98 persen berkat sektor akomodasi dan makan minum. Kondisi ini terjadi seiring pemberlakuan new normal yang disambut antusias wisatawan domestik. I Wayan Disel Astawa, anggota DPRD Bali dari Fraksi Gerindra menilai celah inilah yang harus dimaksimalkan. Lebih-lebih Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 tak membatasi jam operasional pelaku usaha.
Ketua DPC Gerindra Kabupaten Badung itu meminta pemerintah tegas dan adil bagi para pelaku usaha dan tidak menganakemaskan atau mengistimewakan satu sektor sementara yang lain “tidak diurus”. “Tidak mesti kebijakan satu jalur benar. Kadang memang harus ada tikungan agar roda ekonomi masyarakat di semua sektor kembali bergairah. UMKM tumbuh pelan-pelan. Bila kran domestik dibuka dengan prokes ketat di era adaptasi kebiasaan baru atau hidup new normal tentu secercah harapan akan muncul,” tegasnya.
Terkait kebijakan atau regulasi UMKM yang adil, ungkap Disel membuka kran wisatawan domestik adalah kata kuncinya. “Karena kehiduapn di Bali tertumpu pada kedatangan wisatawan yang berlibur menghilangkan stres akibat pandemi. Dengan demikian petani sayur dan lain-lain bisa hidup. Peternak bisa menjual daging. Telor bisa terserap kembali jual ke akomodasi wisata,” jelasnya.
“Maret 2021 ini, sudah setahun masyarakat tidak kerja. Tentu masyarakat yang punya saving money di sektor menengah ke bawah sudah pada puyeng. Apalagi kalangan buruh karyawan hotel yang tidak permah punya saving money karena pendanpatan meraka tergantung bulanan saja. Anak-anak didik kita, terutama di SD belajar online. Bayar paket data alias kuota internet. Ya kalau semua orang tuanya mampu. Kalau tidak mampu belikan hp, tak mampu beli kuota bagaimana?” tanyanya.
Lebih jauh, Disel menegaskan kebutuhan primer masyarakat adalah makanan dan minuman. Oleh sebab itu, hal ini yang harus lebih diutamakan. Jika kebutuhan ini sudah tercukupi barulah memikirkan hal yang lain. Dengan nada tulus Disel berharap pemerintah stop melakukan pencitraan yang tidak penting karena itu akan melukai perasaan masyarakat.
“Yang digaji bulanan tentu masih bisa senang-senang, tapi mari berempati bagi masyarakat yang sudah setahun tidak kerja karena kepastian regulasi tidak jelas. Banyak yang beralih profesi dari karyawan hotel menjual nasi jinggo dan lain-lain. Dalam situasi serba sulit, pemerintah malah lebih memilih ngurus endek. Menyarankan tiap Selasa pakai endek. Memangnya hanya dagang endek saja yang butuh hidup? UMKM lain mati suri, dagang sayur susah jual sayur. Demikian juga sektor lain mengalami kesulitan serupa. Mohon dengan sangat agar pemerintah membuat kebijakan atau regulasi yang adil agar semua umkm bisa hidup,” tegas Disel.
Sembari menyayangkan kasus korupsi dana PEN yang ditujukan untuk pemulihan sektor pariwisata, Disel mengatakan langkah sejumlah bupati, khususnya Plh. Bupati Badung membaca ulang Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 2021 patut diapresiasi. “Langkah Plh. Bupati Badung sangat tepat dalam menberikan kebijakan di tengah-tengah PPKM. Masih melihat masyarakat kecil. Bukan malah sibuk ngurus edaran pakai endek. Mari utamakan kepentingan masyarakat dan pemerintah jangan selalu pencintraan politik saja,” tandasnya sembari mengajak masyarakat taat protokol kesehatan dan jangan takut divaksin. (bp)
