KSATRIA SEJATI: Mantan Asisten Teritorial Kasum TNI, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Sang Nyoman Suwisma.
DENPASAR, BaliPolitika.Com– Aneh, tapi nyata. Jenderal (Purn) Ida Bagus Putu Dunia tiba-tiba diklaim sebagai Ketua Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat di Pura Samuan Tiga oleh Forum Komunikasi (Forkom) Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Se-Indonesia lewat rapat koordinasi PHDI Provinsi 18-19 September 2021. Ajaibnya, dengan mengesampingkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PHDI, Bendesa Agung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet mendukung sepenuhnya hasil dan keputusan Mahasabha Luar Biasa PHDI abal-abal itu. Ucapan berbunyi selamat dan sukses kepada jajaran pengurus PHDI Pusat terpilih periode 2021-2026 pun bertebaran.
Usut punya usut, Mahasabha Luar Biasa PHDI ternyata berkedok undangan rapat koordinasi Forkom PHDI se-Indonesia dan tirta yatra ke Bali yang bertujuan meningkatkan komunikasi antar Ketua PHDI se-Indonesia. Dalam surat bertanggal 1 September 2021, yang ditandatangani Ketua Forkom PHDI se-Indonesia, Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M.Sc dan Sekretaris Dr. Made Widiada Gunakaya, SH.,M.H disebutkan bahwa agenda pertemuan tersebut ada 4, yakni makan siang bersama tokoh pergerakan Bali, pemaparan AD/ART hasil Pasamuhan Agung, rapat koordinasi pematangan usulan final Mahasabha XII, dan tirta yatra. Namun, faktanya, terdapat klaim bahwa telah terpilih pengurus PHDI Pusat terpilih periode 2021-2026.
Salah satu sosok pengurus inti yang mencuri perhatian adalah Ketua Umum Gerakan Kearifan Hindu se-Nusantara, Komang Priambada. Sosok yang beberapa kali mangkir dari panggilan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini menduduki posisi strategis sebagai Sekretaris Pengurus Harian PHDI Pusat.
Menariknya, pasca ajang temu kangen yang berubah menjadi Mahasabha PHDI di Pura Samuan Tiga itu, Mayor Jenderal TNI (purn) Sang Nyoman Suwisma, tokoh penglingsir pengayom Gerakan Kearifan Hindu Se-Nusantara (GKHN) menyatakan mundur dari Gerakan Kearifan Hindu se-Nusantara.
“Dengan ini menyatakan mundur dari jabatan tersebut di atas (GKHN) terhitung sejak tanggal 18 September 2021 berhubung para pendiri dan pengurus Gerakan Kearifan Hindu Se-Nusantara (GKHN) sudah tidak merespons dengan positif semua masukan yang saya sampaikan selama ini dalam rangka memuliakan PHDI sebagai majelis tertinggi umat Hindu di Indonesia,” tulisnya.
“Demikian surat pengunduran ini saya buat untuk menjadi perhatian semua pihak dan berlaku sejak saya tanda tangan di Jakarta, 18 September 2021,” tutupnya.
Diketahui, PHDI Pusat menegaskan sekelompok orang mengatasnamakan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dengan menyebut diri Forum Komunikasi (Forkom) Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Se-Indonesia adalah ilegal. Forum ini tidak diatur dalam AD/ART PHDI, sehingga tidak berwenang mengatasnamakan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Termasuk tidak berwenang menyelenggarakan Mahasabha Luar Biasa PHDI. (tim/bp)
