BERPRESTASI INTERNASIONAL KOK DIPRETELI?: Aspirasi alumni Sekolah Bali Mandara diterima oleh sejumlah anggota DPRD Provinsi Bali, Senin, 20 Juni 2022.
DENPASAR, Balipolitika.com- Eksekutif dan Legislatif Provinsi Bali ibarat menampar wajah sendiri jika menghapus sistem pendidikan progresif yang mengantarkan Sekolah Bali Mandara, baik SMA maupun SMK mendulang segudang prestasi di tingkat nasional dan internasional.
Lebih-lebih saat ini Sekolah Bali Mandara mengantarkan Provinsi Bali meraih Nominasi Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Nasional bersaing dengan 1.917 inovasi se-Indonesia. Jika menang, tentu lagi-lagi Sekolah Bali Mandara akan mengharumkan nama Pulau Dewata.
Kabar bahagia ini tercantum dalam pengumuman nomor B/248/PP00.05/2022 yang ditandatangani Deputi Bidang Pelayanan Publik selaku Ketua Tim Sekretariat KIPP 2022, Diah Natalisa.
Proposal inovasi berjudul “Mencerdaskan Si Miskin Menjadi Generasi Emas” yang dikirim Pemerintah Provinsi Bali ini akan bersaing dengan inovasi Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Jawa Timur, dan Pemprov Kalimantan Barat.
Atas prestasi dan capaian membanggakan inilah polemik kebijakan pemerintah Provinsi Bali menghapus sistem pendidikan di Sekolah Negeri Bali tak lantas didukung penuh oleh DPRD Bali. Legislatif berjanji akan mengkaji kembali serta mencari jalan tengah agar kebijakan pemerintah dan keinginan publik mempertahankan sistem pendidikan progresif Sekolah Bali Mandara memiliki titik temu.
Untuk itu, partisipasi publik, khususnya para akademisi penting dilibatkan sebab PDI Perjuangan yang dinakhodai Gubernur Bali Wayan Koster memiliki suara mutlak di parlemen Bali. Dengan kata lain, jika seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan manut dengan Ketua DPD PDI Perjuangan yang juga Gubernur Bali, maka terputus sudah sistem pendidikan progresif yang terbukti banyak mengantarkan siswa super miskin menemukan jalan meraih beasiswa di beragam perguruan tinggi sehingga mampu meraih kehidupan lebih layak.
Tanpa partisipasi publik, fakta bahwa 33 dari 55 kursi DPRD Bali merupakan milik PDI Perjuangan menegaskan bahwa di atas kertas sejatinya perjuangan menyelamatkan sekolah marhaen khas Sang Proklamator RI Soekarno ini sejatinya sudah gagal jika voting dilakukan.
“Program gubernur tidak harus seluruhnya dilaksanakan. Keinginan adik-adik alumni (Sekolah Bali Mandara, red) juga tidak harus seluruhnya. Harus semua terpenuhi. Karena itu beri kami waktu untuk mendiskusikan kajian ini. Kami akan laporkan kepada gubernur. Mudah-mudahan ada jalan tengah. Negosiasi di sana,” kata Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry saat menerima perwakilan FKPP (Forum Komunikasi Peduli Pendidilan) Bali dan Alumni SMA Bali Mandara di DPRD Bali, Senin, 20 Juni 2022.
Sugawa Korry bersama Ketua Komisi IV Gusti Putu Budiarta bersama sejumlah anggota menerima perwakilan FKPP dan alumni. Hadir juga anggota DPRD yaitu I Kadek Setiawan, I Komang Nova Sewi Putra, dan Gede Kusuma Putra.
Sebanyak 50 orang anggota FKPP dan alumni menyampaikan aspirasi dan kajian berbasis data SMA Bali Mandara kepada DPRD Bali. Mereka meminta agar sistem pendidikan sekolah ini untuk anak miskin dilanjutkan.
Sugawa Korry mengatakan kajian FKPP dan alumni akan dibahas kembali di tingkat DPRD dengan pemerintah.
“Aspirasi ini akan kami jadikan bahan untuk segera berkoordinasi dengan gubernur,” ujarnya.
Ia berasalan bahwa pemerintah telah melakukan kajian sebelum mengambil kebijakan pendidikan. “Kajian provinsi bahwa penduduk miskin yang memerlukan bantuan cukup banyak. Sementara daya tampung di SMA/SMK Bali Mandara terbatas. Sehingga tidak semua siswa miskin tidak tertampung. Maka dibuat kebijakan berasazakan keadilan. Namun yang dirugikan adalah teman-teman SMA Bali Mandara yang sangat-sangat miskin bersekolah di sana,” katanya.
“Kita mengenal harmonisasi. Apapun kebijakan itu kita diskusikan dengan sebaik-baiknya dengan tidak memaksakan kehendak. Mohon bersabar. Masih ada waktu untuk berdiskusi,” imbuhnya.
Koordinator FKPP Ketut Sae Tanju mengatakan membawa kajian akademis tentang SMAN Bali Mandara untuk disampaikan kepada pemerintah. Ia mendesak DPRD dan pemerintah tetap melanjutkan sekolah untuk anak-anak miskin di Bali.
“Kami harapkan, pemerintah tetap melanjutkan sistem pendidikan sekolah SMA Bali Mandara. Apapun namanya tidak masalah. Yang penting tetap dilanjutkan,” ujarnya di sambut yel-yel oleh para alumni. (bp)
