Informasi: Rubrik Sastra Balipolitika menerima kiriman puisi, cerpen, esai, dan ulasan seni rupa. Karya terpilih (puisi) akan dibukukan tiap tahun. Kirim karya Anda ke [email protected].

Politik

KRBB Dambakan Bupati Masyarakat Badung, Bukan Bupati Parpol

Badung (BaliPolitika.Com) – Koalisi Rakyat Badung Bangkit alias KRBB yang terdiri dari partai Golkar, Gerindra, dan NasDem berkomitmen melahirkan pemimpin yang “seutuhnya” milik masyarakat. Selain menghidupkan sekaligus menggairahkan iklim politik di Bumi Keris, Ketua KRBB Anak Agung Bagus Tri Candra Arka menjelaskan pihaknya memiliki segudang pekerjaan rumah.

“Kita berupaya agar tidak ada kotak kosong dalam Pilkada Badung 2020. Kita berkomitmen di Badung ada pilihan alternatif bagi masyarakat. Kalau kotak kosong tentu akan masyarakat bertanya dan bingung ketika calon pemimpin yang disodorkan tidak disukai. Intinya, KRBB berjuang dan optimis masih ada demokrasi di Badung. Masih ada yang kita pilih untuk menentukan pembangunan masyarakat Badung ke depan,” ucapnya, Jumat (19/6).

Menariknya, jelas AA Bagus Tri Candra Arka, KRBB berharap bupati dan wakil bupati terpilih adalah bupati masyarakat Badung. Apakah Nyoman Giri Prasta yang berkuasa saat ini bukan bupati masyarakat Badung? Sang Ketua KRBB menjawab diplomatis. “Kita benar-benar ingin pemimpin yang bisa mengayomi seluruh masyarakat Badung tanpa terkecuali. Ketika memangku jabatan sebagai akibat dari pilihan masyarakat, ya harus melepas kepentingan parpol. Ketika terpilih bukan menjadi bupati parpol, tetapi bupati masyarakat. Dulu Giri Prasta bilang demikian. Kalau terpilih akan menjadi bupati masyarakat Badung. Tiang juga tim sukses Beliau dulu. Partai Golkar koalisi dengan PDI Perjuangan karena I Ketut Suiasa berpasangan dengan Giri Prasta,” ungkapnya.

AA Bagus Tri Candra Arka menambahkan Partai Golkar merupakan bagian pemenangan paket Giriasa pada Pilkada Badung 2015 silam. “Saya salah satu pelakunya (tim sukses Giriasa, red). Karena memang Beliau (Giri Prasta, red) menyampaikan kala itu bila menang akan menjadi bupati milik masyarakat; yang mengayomi seluruh warga tanpa melihat golongan tertentu. Faktanya? Silakan masyarakat Badung sendiri yang menilai,” ungkapnya. *

Berita Terkait

Back to top button

Konten dilindungi!