Denpasar (BaliPolitika.Com) – Luh Putu Nopi Seri Jayanthi dan Ida Bagus Oka Gunastawa saling klaim mendapat mandat untuk menjalankan roda organisasi NasDem Bali. Nopi menilai Plt. Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Bali dijabat Jeannette Sudjunadi dengan struktur di bawahnya masih tetap. Politisi berparas cantik itu berpegang legalitas hukum. Terangnya, sepanjang SK Plt belum diubah ke SK yang baru, maka kepengurusan saat ini legal. Berbeda halnya dengan Gus Oka yang telah “dilengserkan” DPP NasDem. Di sisi lain, Gus Oka mengklaim dirinya mendapatkan tugas lisan dari DPP untuk kembali memimpin Bali.
Pengurus DPP NasDem, I Gusti Putu Artha memandang surat undangan yang dikirim langsung dan ditandatangani DPW Partai Nasdem Provinsi Bali, Sekretaris Luh Putu Nopi Seri Jayanti, dan Wakabid OKK, Deni Dian Varindra, tertanggal 20 Juni 2020 lengkap dengan kop surat tersebut berisi tembusan disampaikan kepada Ketua Umum Partai NasDem, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Ketua Koordinator Bid. Ideologi Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai NasDem, dan Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Bali, NTB, NTT DPP Partai NasDem, bisa dijadikan acuan bahwa kegiatan yang digelar adalah sah secara organisasi. Kondisi sebaliknya terjadi pada pertemuan tandingan di Rumah Makan Bendega yang tidak memakai surat resmi.
“Dari surat undangan yang ditandatangani Sekretaris DPW Nasdem Bali Novi Seri Jayanti, dan Wakabid OKK, Deni Dian Varindra, bisa jadi acuan sahnya kegiatan saat ini,” tukas Putu Artha di sela Rakorwil DPW Nasdem Bali. Menyikapi rapat “tandingan” yang digelar Gus Oka, Artha merespons tenang. “Mari kita berjiwa besar untuk menerima kenyataan itu dan dalam tanda kutip memaafkan apa yang terjadi di sebelah sana,” ungkapnya.
Putu Artha mengaku memahami betul apa yang terjadi di Bali selama tiga bulan terakhir. Perihal keinginan untuk penyegaran menurutnya adalah hal yang rasional dari sisi internal maupun eksternal dan dari sisi keinginan membuat partai ini lebih besar lagi. “Misalnya ada surat edaran yang memberi perintah kepada seseorang secara lisan, apalagi tanpa adanya surat, saya kira dalam konteks berorganisasi surat edaran itu patut dipertanyakan posisi hukumnya oleh karena kepengurusan yang ada hari ini di Bali. Kepengurusan yang belum berubah kecuali ketua DPW yang sudah di-Plt-kan,” tandas mantan Ketua KPU Bali ini.
Putu Artha mengkritik keras oknum yang kemudian tidak berjiwa besar menyelamatkan Partai NasDem. “Saya tidak mau rakorwil ini dipahami sebagai politisasi orang per orang, karena Putu Artha atau Luh Djelantik ingin gantikan Oka (Oka Gunastawa, red) lalu buat forum ini, nol, saya tidak mau. Biarlah soal DPW urusan DPP. Teman-teman rapikan saja DPD yang ada. Saya kira dengan begitu kita bisa menjaga kepentingan kita, kebersihan hati kita untuk menjaga marwah forum ini dari urusan interest satu sama lain. Jaga kehormatan kewibawaan partai kita,” pesannya.
Sekretaris DPW Partai Nasdem Provinsi Bali, Luh Putu Nopi Seri Jayanti menegaskan bahwa dinamika yang terjadi di tubuh Nasdem Bali saat ini bukan disebabkan konflik pribadi atau personal kader partai. “Saya pertegas, kami hanya menjalankan AD/ART partai sehingga menyelenggarakan rakorwil ini untuk penyegaran dan penguatan struktur DPW dan DPD se-Bali,” kata Nopi.
Dikonfirmasi terpisah menyikapi adanya rakorwil digelar di saat yang sama, Gus Oka mengatakan hal itu sebuah dinamika dalam berpolitik. “Tidak ada kubu-kubuan. Saya anggap itu bagian dari diskusi,” katanya singkat. Menariknya saat disinggung mengenai SK PLT Ketua DPW NasDem Bali, Jeannette Sudjunadi, Oka menyebut surat itu tidak pernah ada.
