PANDANGAN UMUM FRAKSI: Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menerima pandangan umum Fraksi DPRD Bali, Senin, 12 Juni 2023.
DENPASAR, Balipolitika.com- Fraksi DPRD Bali menyampaikan pandangan umum terkait Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran (TA) 2022 di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Senin, 12 Juni 2023.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diwakili Anak Agung Gede Suyoga mengapresiasi capaian sepuluh kali dalam 10 tahun berturut-turut Pemprov Bali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Meski demikian, Fraksi PDIP menyoroti adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun 2022 sebesar Rp330,13 miliar.
Fraksi PDIP meminta Gubernur Bali Wayan Koster mencermati kembali pembiayaan program atau kegiatan yang bersumber dari Silpa Tahun 2022 dalam APBD TA 2023.
Ketua Fraksi Gerindra, Ketut Juliartha juga mengapresiasi opini WTP tersebut.
Politisi asal Klungkung itu mengatakan capaian ini tidak terlepas dari sinergi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan.
“Tentunya tidak terlepas dari dukungan DPRD Bali,” ujarnya.
Lebih jauh, Juliartha menyarankan Gubernur Bali segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
Koster yang diwakili Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengapresiasi inisiatif dewan terkait penyusunan Raperda tentang Penanggulangan Bencana.
“Sebagaimana diketahui bahwa kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, dan sosiografis Provinsi Bali memiliki berbagai ancaman bencana yang hampir sama dengan daerah lain di Indonesia,” ucap Cok Ace. (bp)
