Politik

GP Stop Citrakan Diri Sebagai Bupati Bares

BADUNG (BaliPolitika.Com)- Be lele be jair. Sing bertele-tele langsung cair. Demikianlah Bupati Badung Nyoman Giri Prasta mencitrakan dirinya sebagai bupati bares; bupati yang sangat royal dalam menggelontorkan bantuan. Seorang petani, I Nengah Sumerta menegaskan siapa pun dengan sangat mudah mengikuti jejak Giri Prasta mengingat penghasilan asli daerah (PAD) Badung sangat tinggi. Jumlah penduduknya pun tidak terlalu banyak. Dengan catatan bila kondisi normal. Dalam kondisi pandemi coronavirus disease alias Covid-19, Giri Prasta dinilai harus menyetop kebiasaan menghambur-hamburkan uang rakyat.

“Hal itu tentu sangat mudah dilakukan mengingat dalam situasi normal PAD Badung sangat tinggi, dengan luas wilayah yang cenderung kecil, dan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak. Pameran glamoritas ini mendadak hilang ketika tahun 2018 dan 2019. Badung mengalami defisit alias gagal mencapai target capaian PAD. Bahkan saya dengar ada beberapa bansos hibah yang tidak cair. Kondisi ini diperburuk dengan terjadinya pandemi Covid 19. Sumber PAD terbesar Badung adalah pariwisata,” ucap petani yang tergabung dalam Komunitas Petani Muda Keren itu, Minggu (2/8) siang.

Imbuh Sumerta, team kampanye Giri Prasta tidak boleh menganggap remeh situasi ini. Pasalnya, sudah kadung mencitrakan diri sebagai bupati bares, tiba-tiba uang yang mau dipakai tak lagi sama. Jika jargon politik yang dipakai masih tetap pada kata gratis, bansos, hibah, Sumerta menilai masyarakat akan loosing trust dan tidak lagi memilih GP di Pilkada Badung 2020.

“Saya bukan orang Badung. Jadi saya memang tidak punya hak politik. Tapi izinkanlah saya menyampaikan beberapa pandangan,” tegas pria yang menantang anggota DPD RI, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa debat live karena ingin membentuk tameng Marhaen itu.

Ada 9 poin yang disarankan sang petani kepada Giri Prasta. Pertama, Badung harus tahu diri. PAD dari PHR tidak akan bisa normal sampai 2022. Kedua, belanja tenaga kerja outsource masih bisa dikaji. Terlalu banyak pegawai kontrak dan outresources yang membebani APBD Badung. Ketiga, berhenti membagikan bantuan tidak tepat sasaran. Contohnya laptop untuk siswa, pakaian gratis, alat sekolah gratis. Tidak seluruh warga Badung miskin dan perlu dicekoki bantuan.

Keempat, berhenti memberikan bansos hibah untuk pembangunan infrastruktur yang tak urgent alis mendesak dan penting. Kelima, bangun sektor real yang selama ini dianaktirikan. Antara lain kerajinan ukiran kayu, garmen, penangkapan ikan, budidaya ikan air tawar, peternakan kambing, sapi, babi, dan sejenisnya. Keenam, siapkan anggaran untuk rehabilitasi hutan penangkap hujan, pembuatan cubang, dan pembangunan saluran irigasi.

Ketujuh, pembangunan industri pasca panen. Contohnya pengolahan kopi, kakao, dan dried fruit. Kedelapan, pembuatan regulasi larangan penjualan hasil pertanian yang belum diolah. Kesembilan, pembangunan sektor perkebunan buah untuk ekspor.

“Jika yang dikampanyekan hanya tentang uang, bansos, hibah, dan bares, saya yakin akan sangat berat bagi PDIP untuk memenangkan Giri Prasta mengingat sudah semakin meleknya masyarakat tentang politik anggaran dan posisi PAD Badung saat ini,” pesannya. (bp)

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
You cannot copy content of this page
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker