Informasi: Rubrik Sastra Balipolitika menerima kiriman puisi, cerpen, esai, dan ulasan seni rupa. Karya terpilih (puisi) akan dibukukan tiap tahun. Kirim karya Anda ke [email protected].

Sosial

Golkar Bali Sebut Perangkat Desa Juga Butuh Insentif

SAMA RATA: Ketua DPD 1 Golkar Bali, Dr. I Nyoman Sugawa Korry.

 

DENPASAR, Balipolitika.com- Beringin Bali dukung insentif untuk kepala desa dan dorong tahun 2023 dianggarkan insentif untuk perangkat desa. Gubernur Bali Wayan Koster memberikan insentif kepada Perbekel dan Bandesa Adat se-Bali setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Insentif untuk perbekel sebesar Rp 1,5 juta per bulan untuk 636 perbekel se-Bali mulai bulan Januari 2022 dan insentif untuk Bandesa Adat dinaikkan sebesar Rp 1 juta dari semula sebesar Rp 1,5 juta per bulan menjadi Rp 2,5 juta per bulan untuk 1.493 Bandesa Adat se-Bali. Total anggaran untuk insentif perbekel sebesar Rp 11,4 miliar sudah dialokasikan dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.
Sedangkan total anggaran untuk insentif Bandesa Adat se-Bali dialokasikan dalam bantuan operasional desa adat sebagai bagian dari total anggaran desa adat sebesar Rp 300 juta per desa adat.

 

 

Ketua DPD 1 Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry setuju usulan eksekutif untuk menyiapkan anggaran insentif kades se-Bali tahun 2022. Partai Golkar melalui Fraksi Partai Golkar Provinsi Bali mendukung sejak awal dan akan mengawal dalam pembahasan-pembahasan Rencana APBD sampai dengan disahkannya APBD 2022 Provinsi Bali.

 

 

Hal ini dilandasi pertimbangan beratnya tugas-tugas para kades dalam penanganan Covid-19 di desa-desa. Bersama-sama dengan bendesa adat, para kades bekerja maksimal di pelosok desa.

 

 

“Untuk insentif kepada bendesa juga kami sepakati melalui bantuan desa adat. Namun, usulan kami yang belum terpenuhi akibat dari keterbatasan anggaran adalah insentif untuk perangkat desa. Tahun 2023, kami berharap insentif untuk perangkat desa bisa dianggarkan,” ucapnya.

 

 

Imbuh Sugawa Korry, Golkar berpandangan bahwa perangkat desa adalah ujung tombak pelayanan di pelosok desa serta pelaksana terdepan atas program-program pemerintah maupun pembangunan di desa. Tentang berapa besarnya insentif yang diberikan, sangat tergantung dari kemampuan anggaran pemerintah provinsi Bali.

 

 

“Kami bersama-sama dengan fraksi-fraksi lainnya akan berkomunikasi dan mendiskusikan terkait dengan upaya mewujudkan insentif tersebut,” jelasnya. (dah/bp)

Berita Terkait

Baca Juga
Close
Back to top button

Konten dilindungi!