MANGUPURA, BaliPolitika.Com- Berbeda dengan Australia yang optimis mampu menanggung seluruh warga negaranya meski pandemi Covid-19 berlangsung 100 tahun, kabupaten terkaya di Indonesia, Badung, tampak mengibarkan bendera putih. Baru 1 tahun 2 bulan mewabah, eksekutif Badung kelimpungan. Diketahui pada tahun anggaran 2021, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta memerintahkan anggaran difokuskan pada kegiatan belanja wajib, sambil menunggu perkembangan situasi khususnya terkait rencana dibukanya pariwisata Bali Juli tahun ini.
Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa, Jumat (14/5) menjelaskan dalam pengelolaan anggaran di situasi pandemi seperti saat ini pihaknya sangat berhati-hati. “Kondisi seperti saat ini sudah kita alami sejak tahun anggaran 2020. Dengan pengelolaan keuangan yang tepat, kita patut bersyukur tahun 2020 APBD Badung tidak sampai meninggalkan utang,” terangnya.
Arnawa memprediksi belanja daerah yang dipasang Rp 3,8 triliun pada APBD tahun 2021 tidak bisa direalisasikan seluruhnya mengingat target Pendapatan Asli Daerah (PAD) kemungkinan besar tidak akan tercapai. “Bapak Bupati sudah memerintahkan kami untuk melakukan evaluasi agar anggaran difokuskan kepada belanja wajib. Seperti belanja pegawai, operasional kantor, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Untuk belanja tidak wajib untuk sementara ditunda, hingga kondisi keuangan daerah memungkinkan,” katanya.
Diakuinya, belanja yang dipasang Rp 3,8 triliun tersebut akan dikoreksi pada APBD perubahan. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang pada induk merancang PAD sebesar Rp 2,8 triliun akan melakukan koreksi hingga Rp 1,3 triliun. Sesuai arahan Bupati Giri Prasta, lanjut Adi Arnawa belanja untuk kegiatan wajib yang akan diutamakan pada perubahan anggaran tahun 2021. (bp)
