DENPASAR, BaliPolitika.Com- Informasi bohong atau hoaks terkait vaksinasi dinilai mengganggu kelancaran program pemerintah menuju Indonesia sehat. Hingga berita ini diturunkan setidaknya 150 hoaks terkait vaksinasi “mengudara”. 113 di antaranya diproses kepolisian karena mengganggu program vaksinasi. Tak hanya proses penyelenggaraannya, namun juga berdampak pada aspek kesehatan dan ekonomi masyarakat. Untuk itulah pemerintah melakukan berbagai upaya dari hulu hingga ke hilir. Di antaranya kerja-kerja kolaboratif, multi stakeholder atau kerja sama antara pemangku kepentingan yang tujuannya untuk memberantas hoaks.
“Ada literasi digital, ada juga proses klarifikasi-klarifikasi. Baru bila itu sudah dilaksanakan. Namun, pada praktiknya masih ada kasus. Mari kita gunakan pasal-pasal hukum. Ada kominfo yang bisa melakukan pemblokiran atau kepolisian yang memproses para pelaku pembuatan hoaks,” kata Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Donny Budi Utoyo dalam dialog bertema “Hoax Dilawan Jangan Dibiarkan” yang diselenggarakan secara daring oleh KPCPEN, Selasa (30/3) siang.
Pada momen yang sama, Ketua Presidium Mafindo Septiadji Eko Nugroho menyebut problem hoaks di Indonesia dipicu berbagai faktor. Termasuk literasi digital yang dinilainya kurang. Faktor lain yang membuat hoaks masih bebas berkeliaran di Indonesia adalah rasa percaya masyarakat yang tergerus serta kepercayaan masyarakat terhadap otoritas kesehatan.
“Soal trust ini membutuhkan partisipasi semua elemem masyarakat dan juga khususnya dari pemerintah bagaimana komunikasi itu bisa lebih baik, lebih merangkul dan lebih menjelaskan,” tandasnya.
Ditambahkan Eko Nugroho vaksinasi adalah program yang saat ini menjadi prioritas utama pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di tanah air. Pemerintah berencana memperbanyak sekaligus mempercepat program penyuntikan vaksin virus corona (SARS-CoV-2) untuk 181,5 juta penduduk untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus penyebab Covid-19.
Untuk itulah masyarakat diminta lebih cerdas menyikapi berita-berita yang berseliweran, khususnya di media sosial. Hal ini penting dilakukan agar herd immunity masyarakat segera terbentuk dan Indonesia bangkit. “Agar kesehatan negara segera pulih sehingga ekonomi dapat segera bangkit,” tegasnya. (bp)
