AKSI DAMAI: Aksi damai di sisi timur Monumen Perjuangan Bajra Sandi, Renon, Denpasar, Senin (24/10/2021) pagi.
DENPASAR, BaliPolitika.Com- Ratusan orang terlibat dalam aksi damai di sisi timur Monumen Perjuangan Bajra Sandi, Renon, Denpasar, Senin (24/10) pagi. Aksi di bawah pengawasan ketat aparat itu digelar oleh Aliansi Hindu Nusantara yang menyebut diri sebagai representasi umat Hindu di Indonesia.
Aliansi Hindu Nusantara ini terdiri dari sejumlah organisasi, di antaranya DPP Amukti Palapa Nusantara (APN), Baladika Angungah Santi, Brahmastra, Kaula Nindihin Bali, Keluarga Ajik Aura, Laskar Bali Santi, Latengiu, Pedukuhan Budhaireng, Pesraman Kayu Manis, PGN Cakra Taksu Bali, Poros Muda Kemanusiaan, Pura Dalem Balangan, Puri Kesiman, Sandhi Murti, Swastika Bali, Tim Hukum Nusa Bali, Warih Satara, Yayasan Jaringan Hindu Nusantara, Yayasan Bima Sakti, Yayasan Dharma Murti Jembrana, Giri Tohlangkir, Dekornas Puskor Hindunesia, Dekorwil Hindunesia. Aksi damai digelar karena merasa terpanggil untuk menjaga ajaran leluhur nusantara yang sedang digerogoti oleh kelompok Sampradaya asing seperti Hare Krsna, Sai Baba, dan sejenisnya.
“Sehingga perlu gerakan menolak Sampradaya asing tersebut sebagai bagian Hindu Bali atau nusantara yang sampai saat ini masih bercokol di bumi nusantara. Maka momen pembersihan dan pemurnian PHDI menjadi bagian tangga perjuangan yang harus didukung karena selama ini ternyata PHDI Pusat 2016 – 2021 merupakan tempat di mana terjadi pemahaman akan Hindu Bali atau Nusantara yang keliru dan cenderung menyesatkan umat,” demikian tertulis sesuai rilis resmi Aliansi Hindu Nusantara.
Diterangkan statemen yang bisa menyesatkan ini terungkap dari pernyataan Ketua Umum PHDI Pusat 2016– 2021 yang menyatakan bahwa Hindu adalah terdiri dari Sampradaya. Di mana Hindu Bali adalah Sampradaya seperti halnya Sampradaya Hare Krishna, Sai Baba, dan lain-lain.
“Aksi damai Aliansi Hindu Nusantara ini adalah wujud pemberian dukungan kepada PHDI Pusat 2021–2026 hasil Mahasabha Luar Biasa (MLB). Meminta pemerintah untuk mencegah Mahasabha XII yang merupakan Mahasabha ilegal karena dilakukan oleh pengurus demisioner dan memohon Presiden untuk mempertimbangkan lagi agar tidak menghadiri atau membuka Mahasabha yang ilegal ini,” cetus peserta aksi.
Semua hal tersebut di atas adalah implementasi penolakan terhadap Sampradaya asing yang berkamuflase sebagai Hindu. Di mana ajaran Sampradaya asing ini telah meracuni para sebagian besar pengurus PHDI Pusat 2016–2021 demisioner. (tim/bp)
