KARANGASEM, BaliPolitika.Com- Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut dan plakat penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia membuktikan pemerintahan yang dinakhodai I Gusti Ayu Mas Sumatri “bersih”. Selain terbukti menjalankan komitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) serta berkarakter “melayani” melalui peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), guru, dan aparatur sipil lain, Mas Sumatri terbukti mampu meningkatkan pelayanan perizinan terutama untuk Usaha Mikro Kecil melalui program pelayanan Goes to Banjar.
Program tersebut dituangkan istri tokoh sepuh I Gusti Made Tusan (GMT) itu melalui NAWA SATYA DHARMA, yakni sembilan program unggulan yang dijalankannya sejak terpilih sebagai bupati perempuan pertama Kabupaten Karangasem. Mas Sumatri mengatakan jumlah layanan yang mampu diberikan lewat terobosan Goes to Banjar ini sebanyak 10.655 orang pada 2018 dan 14.609 pada 2019. Tahun 2020 program ini tidak terlaksana karena pandemi Covid-19. Sementara itu, mall pelayanan publik Kabupaten Karangasem melayani 94.417 orang tahun 2018, 104.911 orang tahun 2019, dan 43.073 orang tahun 2020.
Dalam rangka penanganan kemiskinan perdesaan dan perkotaan, Mas Sumatri memiliki terobosan, yakni menciptakan lapangan kerja baru melalui gerakan wirausaha muda Karangasem dan Desapreneur. Di bidang ketenagakerjaan, program ini menjangkau masyarakat di seluruh kecamatan Karangasem. Apa yang dilakukan? Mas Sumatri menjawab melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja bagi 1.940 orang. Selain itu menyiapkan calon magang ke dalam dan luar negeri (95 orang), pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga kursus, pembinaan tenaga kerja kelompok usaha di pedesaan dan perkotaan (kelompok), pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan, dan padat karya.
“Kami juga melakukan pemberdayaan bagi masyarakat kurang mampu dan komunitas adat. Sekaligus penanganan bagi rumah tidak layak huni. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 3.395 kepala keluarga dan bedah rumah bagi 3.064 kepala keluarga. Dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2019 telah dibangun atau direhab rumah tidak layak huni sebanyak 6.459 unit rumah tersebar di 8 kecamatan di Karangasem,” ungkapnya.
Mas Sumatri merinci sebanyak 3.395 merupakan bantuan dari APBN Kemenerian PUPR dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sisanya, 3.064 bedah rumah bersumber dari APBD Karangasem, APBD Provinsi Bali, dan CSR serta Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Badung. (bp)
