DENPASAR (BaliPolitika.Com)- Tak ada nama I Gusti Ngurah Jaya Negara- I Kadek Agus Arya Wibawa dalam deretan rekomendasi 75 pasangan calon (paslon) kepala daerah dan wakil kepala daerah tahap III yang diumumkan DPP PDI Perjuangan, Selasa (11/8/2020). Demikian juga nama I Made Kembang Hartawan- I Ketut Sugiasa yang disebut duet di Kabupaten Jembrana; I Komang Gede Sanjaya- Made Edi Wirawan (Tabanan); Sang Nyoman Sedana Artha- I Wayan Diar (Bangli); I Gede Dana- I Wayan Artha Dipa (Karangasem), dan Nyoman Giri Prasta- Ketut Suiasa di Badung.
Tak sedikit masyarakat yang berceloteh terkait kembali mundurnya rekomendasi parpol berlambang moncong putih itu, khususnya di Bali. Salah satu komentar nyelenah dan paling mencolok sekaligus mengundang perhatian banyak pihak ditulis oleh pemilik akun facebook Made Sila, Selasa (11/8/2020). “Clepuk barong pesuang PDI di Tabanan, rage tetap pilih PDI. (Burung hantu barong dikeluarkan PDI di Tabanan, saya tetap pilih PDI),” tulisnya. Jika paslon yang diusung PDI Perjuangan berkualitas hal ini tak jadi masalah. Sebaliknya, akan menjadi problem luar biasa dan berdampak buruk bagi masyarakat luas jika paslon yang diusung tidak berintegritas.
Menyikapi perilaku politik asal merah coblos yang marak terjadi Bali, Dosen Program Studi Ilmu Politik Universitas Udayana, Dr. Kadek Dwita Apriani, S.Sos, MIP buka suara. Doktor politik perempuan pertama di Bali itu menyebut ditinjau menggunakan teori voting behavior, pemilih tersebut tergolong kelompok dengan party-identification (party id) tinggi. Party id dimaksud merupakan derajat kedekatan warga dengan partai yang diyakininya.
“Rata-rata angka party id di Indonesia pada tahun 2014-2019 adalah 14%. Tapi Bali punya angka jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu di kisaran angka 24%. Dengan kata lain, mereka akan memilih siapapun yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Mereka pemilih loyal dan di Bali jumlahnya di kisaran 1/4 dari total pemilih,” ucap Dwita. Istilah memilih siapapun yang dicalonkan pasti menang inilah yang sering diplesetkan oleh masyarakat.
Disinggung soal upaya penyeleksian dan perwakilan pemilih sebagai upaya tandingan party ID yang tinggi, Dwita menjawab sesuai ketentuan semua warga negara yang berusia 17 tahun ke atas, punya KTP, dan atau sudah menikah di satu wilayah yang mengadakan kontestasi adalah sah sebagai pemilih. “Pemilih tidak boleh diseleksi-seleksi karena prinsipnya one person, one vote, one value,” ucapnya.
Party Id tinggi, terangnya bukan satu hal yang salah. Di Amerika Serikat sekalipun party id ini terjadi. “Ungkapan khasnya “I’m a Republican”. Yang dipercaya itu nilai-nilai partainya. Party id kata peneliti voting mirip seperti agama. Sulit berubah kalau tidak ada goncangan besar dalam hidup seseorang. Party id ini umumnya merupakan warisan dari orang tua ke anaknya. Di Bali, mekanisme rekruitmen calon di internal partai yang bermasalah sehingga party id ini acapkali berdampak buruk,” ungkap alumni SMA Negeri 1 Denpasar itu.
Dwita menggarisbawahi tidak ada yang salah dengan pemilih yang berparty id. Yang salah bila partai politik tidak menjalani fungsinya dengan baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya konstituen alias pemilihnya. “Pemilih bisa kita kategorikan sebagai pemilih tradisional dan pemilih rasional. Pemilih rasional khususnya kaum terdidik, menengah perkotaan cirinya berbeda. Si rasional umumnya mempertimbangkan untung rugi, program kerja, visi-misi, track record kandidat. Sebaliknya, si tradisional umumnya pertimbangannya partai, tokoh agama, puri, ormas, dan sejenisnya,” tandasnya sembari mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih rasional dan mempertimbangkan track record dan tawaran kandidat via visi-misi dan program.
Perlu dicatat, pemilih tradisional itu tidak selalu ada di desa. Hal ini berhubungan dengan pola pikir. Di negara maju selevel Amerika Serikat masih ada pemilih berparty id yang termasuk pemilih tradisional jika dilihat dari teori voting behavior. “Pemilih tradisional itu sulit dipoles jadi rasional karena basisnya sosialisasi politik tentang nilai dalam keluaga atau yang dikenal sebagai sosialisasi politik jangka panjang. Agak berat, tapi bukan berarti nggak mungkin. Klungkung dan Karangasem buktinya. Pemilih di Badung juga pernah memilih sosok Anak Agung Gede Agung yang dikenal super cerdas dan memiliki integritas tinggi sehingga di akhir masa jabatannya pada 2017 menyisakan silva hingga Rp 1 triliun rupiah lebih,” bebernya. (bp)
