Informasi: Rubrik Sastra Balipolitika menerima kiriman puisi, cerpen, esai, dan ulasan seni rupa. Karya terpilih (puisi) akan dibukukan tiap tahun. Kirim karya Anda ke [email protected].

Kesehatan

Bupati Tak Izinkan Nakes Pindah dari Karangasem

MOHON MAAF: Bupati Karangasem I Gede Dana saat menjalani vaksinasi Covid-19 beberapa bulan lalu. 

 

KARANGASEM, BaliPolitika.Com- Pandemi Covid-19 cukup terkendali di Karangasem. Buktinya, saat tambahan kasus terkonfirmasi positif  di Denpasar, Buleleng, Tabanan, dan Badung masing-masing berjumlah 325, 174, 167, dan 167, tambahan kasus positif di Bumi Lahar kurang dari setengahnya, yakni 78 kasus. Meski demikian, Bupati Gede Dana menegaskan pihaknya tak ingin lengah. Sebaliknya memandang setiap tambahan kasus adalah masalah besar. Untuk itu, ia sangat berharap kepada tenaga kesehatan (nakes) Karangasem agar tidak menyerah.  

“Kami paham untuk tenaga sangat kurang sekali. Saya mohon maaf kepada para perawat dan tenaga kesehatan, saya tidak izinkan pindah keluar dari Karangasem. Terkait tugas belajar keluar, kami juga tidak izinkan dulu,” terangnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, I Gusti Bagus Putra Pertama melaporkan sumber tenaga kesehatan ada 1.612 orang. Tersebar di seluruh faskes dan tenaga penunjang lainnya sehingga berjumlah sebanyak 2.400-an  anggota. 

“Dalam penanganan Covid ini, kami mengerahkan seluruh organisasi profesi. Kami memberdayakan semaksimal mungkin tenaga kesehatan untuk menunjang penanganan kasus Covid-19 di wilayahnya. Melihat kondisi sekarang, ini barangkali menyebabkan volume pekerjaan menjadi naik karena kita juga membuka puskesmas sampai 24 jam,” terangnya.

Dari sisi penganggaran, Pertama menyebut sudah dianggarkan di masing-masing perangkat daerah dan di unit-unit perangkat daerah. Insentif sebanyak Rp 1,7 miliar untuk tenaga kesehatan Covid-19, insentif vaksinator sebesar Rp 9 miliar dan Rp 3 miliar untuk kegiatan tracing dan testing.

Sebagaimana diketahui, Bupati Karangasem Gede Dana mengeluarkan statement bahwa untuk vaksin yang dipasang di angka Rp 9 miliar, baru diamprah Rp 300 juta. Terkait hal ini, ia mengaku sudah meminta unit yang belum mengamprah supaya secepatnya mengamprah. Karena  jika dana itu tidak terealisasi, ungkapnya bupati akan bermasalah. “Saya mohonkan, anggaran yang Rp 9 miliar agar terserap secara terarah,” pintanya. (tim/bp) 

Berita Terkait

Baca Juga
Close
Back to top button

Konten dilindungi!