Denpasar (BaliPolitika.Com) – Kesempatan bertatap muka dengan para bendesa adat juga dimanfaatkan Gubernur Wayan Koster untuk mensosialisasikan skema tatanan hidup Bali era baru yang saat ini sedang dalam proses penyempurnaan. Ia memahami, sebagai sebuah pandemi, vaksin untuk COVID-19 hingga saat ini belum ditemukan dan itu artinya virus ini akan tetap ada. “Sudah tiga bulan lebih, kita tak bisa terus melarang orang untuk bepergian atau menutup usaha mereka yang tentunya berdampak pada perekonomian. Untuk itu,kita harus memikirkan skema agar kehidupan masyarakat berjalan dengan baik kembali,” urainya. Agar skema itu dapat berjalan sesuai rencana, ia berharap penanganan COVID-19 dapat dikelola dengan baik.
Sesuai hasil koordinasi dengan pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Bali sepakat mengawali skema tatanan hidup Bali era baru dengan Upacara Pamahayu Jagat di Pura Agung Besakih bertepatan dengan Purnama Sasih Kasa, 5 Juli 2020 mendatang. Upacara ini akan diikuti doa lintas agama di tempat ibadah masing-masing secara serentak pada pukul 10.00 Wita. Tujuan dari ritual dan doa serentak ini adalah untuk menghaturkan puji syukur kepada Tuhan atas anugrah yang diberikan sehingga penanganan COVID-19 di Daerah Bali bisa dilaksanakan dengan baik. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memohon doa restu untuk dimulainya tatanan kehidupan Bali era baru. Masuk pada skema berikutnya, pada tanggal 9 Juli, Bali akan dibuka hanya untuk sektor di luar pariwisata dan pendidikan bagi masyarakat lokal. Bila skema ini berjalan lancar, maka akan lanjut pada skema berikutnya yaitu membuka Bali untuk wisatawan nusantara mulai 31 Juli 2020. Ia mohon dukungan dan doa restu dari seluruh bendesa adat agar skema ini nantinya dapat dilaksanakan sesuai tahapan.
Dalam tatap muka, gubernur membuka ruang dialog dengan peserta tatap muka virtual. Perwakilan bendesa adat dari 9 kabupaten/kota menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dilaksanakannya kegiatan ini. Mereka juga memuji langkah nyata gubernur dalam penguatan peran dan fungsi desa adat. Ada pula bendesa adat yang mengusulkan agar keberadaan satgas gotong royong dipertahankan secara permanen untuk keperluan mitigasi bencana. Terkait dengan usulan ini, gubernur akan membahasnya lebih lanjut.
